Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong melakukan evaluasi pelaksanaan dan penyaluran pupuk bersubsidi 2022 sebagai persiapan pelaksanaan penyaluran 2023.
Kepala DKP2TPH Kabupaten Tabalong Mugeni meminta para petani, gapoktan maupun distributor pupuk tidak menyalahgunakan pupuk subsidi untuk kepentingan pribadi.
"Petani harus punya komitmen untuk melakukan permintaan pupuk bersubsdii sesuai Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok," jelas Mugeni, Rabu.
Mengingat terbatasnya persediaan pupuk bersubsidi di daerah maka permintaan harus sesuai RDKK dan jika ada sisa akan diambil Pemprov Kalsel untuk disalurkan ke kabupaten/kota yang membutuhkan.
Dalam evaluasi penyaluran pupuk 2022 Mugeni menyebutkan masih adanya keterlambatan pengiriman pupuk kepada kelompok tani meski petani sudah melakukan pembayaran.
Hasil evaluasi 2022 juga ditemukan praktik penyalahgunaan pupuk bersubsidi di Desa Marindi Kecamatan Haruai yang telah ditangani Polres Tabalong.
"Jangan sampai penyalahgunaan pupuk bersubsidi seperti di Desa Marindi kembali terulang," tegas Mugeni.
Sementara itu untuk mengurangi ketergantungan pupuk bersubsidi DKP2TPH setempat mengoptimalkan penggunaan pupuk organik cair di kalangan petani.
"Kita coba mengurangi ketergantungan pupuk bersubsidi dengan memanfaatkan pupuk cair," jelasnya.
Pupuk cair selain bermanfaatkan dalam menyuburkan tanah juga berfungsi menghilangkan residu kimia di tanah dan pembenah tanah sekaligus nutrisi untuk tanaman kerdil.
Selanjutnya realisasi penyaluran pupuk bersubsidi 2022 di Kabupaten Tabalong mencakup urea 95,51 persen atau 1.504 ton, SP36 423,6 ton, NPK 1.759,2 ton, organik 116,2 ton dan organik cair 525 liter.
Sedangkan rencana alokasi pupuk bersubsidi tahun 2023 di 12 kecamatan totalnya mencapai 8.500 ton untuk jenis urea dan NPK 2.600 ton.
