Banjarbaru (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan anggota DPR RI melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilihan umum bagi organisasi kepemudaan di Kota Banjarbaru untuk mengawal suksesnya pemilihan umum.
Kegiatan yang dilaksanakan di Kota Banjarbaru, Senin menghadirkan dua nara sumber, yakni anggota Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy dan perwakilan Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lusius Karus.
"Kegiatan ini menjadi wadah bagi mahasiswa dan pemuda mengawal pemilu serentak 2024, terutama dari bahaya politik uang maupun politik identitas," ujar Rifqinizamy usai sosialisasi tersebut.
Ia mengingatkan bahaya politik uang dan politik identitas yang dapat berdampak pada memecah belah persaudaraan, agama dan bangsa, sehingga diperlukan peran pemuda menyaring kepentingan politik.
Menurut dia, mahasiswa sebagai agen perubahan, memiliki kekuatan mewujudkan pemilu berkualitas, dan memanfaatkan digitalisasi, sehingga masyarakat tercerahkan terhindar dari informasi yang menyesatkan.
"Melalui sistem digitalisasi setiap mahasiswa maupun pemuda melihat calon pemimpin yang benar benar membangun serta memiliki visi yang jelas ke depan, sehingga diikuti oleh masyarakat," ungkapnya.
Perwakilan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Lusius Karus mengatakan penentuan waktu penyelenggaraan pemilu 14 Februari 2024 melewati proses yang sangat alot, menimbang berbagai macam pertimbangan.
"Melaksanakan dua pemilu serentak baik daerah maupun nasional dalam satu waktu, sangat menyita waktu dan energi teman teman dari KPU maupun Bawaslu demi terselenggara pemilu yang baik," katanya.
Disebutkan, beberapa kendala yang akan dihadapi pada tahapan, seperti daftar pemilih, administrasi partai yang belum masuk parlemen, serta peserta pemilih sehingga pemilih mengetahui sudah terdaftar.
Ia juga mengingatkan soal politik uang yang sangat berdampak pada rusaknya demokrasi di Indonesia sehingga harus diawasi agar tidak sampai terjadi pada pemilihan umum yang akan datang.
"Seperti pemberitaan yang tengah ramai terkait korupsi salah seorang gubernur hingga pengumpulan KTP tidak dilakukan dari pintu ke pintu tetapi diambil langsung dari RT dan kelurahan," sebutnya.
Ditambahkan, masyarakat sejak awal harus diingatkan terkait banyaknya pilihan yang akan menguras energi penyelenggara serta masyarakat di samping penyebaran berita hoax yang mempengaruhi masyarakat.
"Berita dengan bebas tersebar, politik uang marak dan pandemi COVID-19 serta politik identitas yang dapat menimbulkan SARA. Semua harus dicegah karena sangat mengancam integrasi bangsa," katanya.
