Bupati: Menangani kawasan permukiman perlu kerjasama antarinstansi

Marabahan (ANTARA) - Bupati Barito Kuala (Batola) Hj Noormiliyani AS mengatakan menangani permasalahan perumahan dan kawasan permukiman (perkim) tidak dapat hanya dilakukan satu instansi/SKPD, namun perlu dukungan kerjasama antarinstansi/SKPD dan stakeholder sesuai wewenang, tugas pokok dan fungsi (tupoksi). 

“Kolaborasi dan sinergi antar SKPD dan stakeholder terkait dapat menyelesaikan berbagai persoalan perumahan dan kawasan permukiman dari berbagai sektor, baik secara fisik maupun non fisik,” tutur Bupati Hj Noormiliyani AS  saat membuka Kick-Off Meeting Kelompok Kerja Perumahan dan Permukiman (Pokja PKP), di Aula Bahalap Setdakab Batola, Senin (8/8/2022). 

Saat ini, sebut Noormiliyani, rumah merupakan salah satu yang harus dipenuhi setiap keluarga dari berbagai kebutuhan dan peranan dalam keluarga. 

Oleh karenanya, menurut dia,  rumah harus memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimun luas bangunan serta kesehatan penghuninya yang mampu dijangkau seluruh lapisan masyarakat. 

Mantan Ketua DPRD Provinsi Kalsel ini mengutarakan, rumah yang layak huni tidak sekadar memenuhi kebutuhan manusia untuk beristirahat, berlindung dan berbagai situasi dan ancaman seperti hujan, angin dan panas matahari, tapi juga mencakup aspek fisik, mental dan sosial. 

Oleh karena itulah, lanjut Noormiliyani, syarat memenuhi rasa kenyamanan dan secara sosial dapat menjadi media yang baik bagi pelaksanaan bimbingan serta pendidikan keluarga. Kendati untuk memenuhi persyaratan itu bukanlah hal mudah bagi sebagian besar masyarakat yang tergolong tidak mampu. 

bupati wanita satu-satunya di Kalsel ini berharap, adanya Kelompok Kerja PKP Kabupaten Barito Kuala dapat menjadi wadah untuk berkoordinasi, berdiskusi dan bekerja sama dalam mengurangi, bahkan menuntaskan permasalahan kekumuhan di lingkungan perumahan dan kawasan permukiman. 

“Pada kesempatan ini saya menginstruksikan kepada semua pimpinan SKPD yang terkait dalam Pokja PKP agar dapat menghasilkan rekomendasi-rekomendasi di bidang perumahan dan kawasan permukiman, air bersih, sanitasi dan air limbah, persampahan, serta proteksi kebakaran sehingga SKPD dapat mengakomodir segala rekomendasi,” pungkas Noormiliyani. 

Sementara, Ketua Panitia Pelaksana yang merupakan Kabid Kawasan Permukiman Disperkim Batola, Hendra Surya mengutarakan, tujuan Kick Off Meeting Pokja PKP di antaranya menginventarisasi permasalahan perumahan dan kawasan permukiman serta untuk menginisiasi tugas pokok dan fungsi masing-masing anggota pokja sesuai dengan ranah instansi dan bidang.

Baca juga: Bupati sampaikan APBD-P 2022 Batola Rp1,4 triliun lebih ke dewan
Baca juga: Kemen-PUPR : Persediaan pembangunan rumah umum Batola 2012-2014 senilai Rp11,2 miliar lebih