Kemen-PUPR : Persediaan pembangunan rumah umum Batola 2012-2014 senilai Rp11,2 miliar lebih

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Perumahan melaksanakan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara dan Koordinasi Percepatan Serah Terima Aset berupa Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU), di Hotel Fairmon Jakarta Pusat, Kamis (04/08/2022).Foto:Antaranews Kalsel/HO-Prokopimda Batola.

Saya berharap dengan dilaksanakannya kegiatan ini dapat terjalin kesepahaman yang sama percepatan kegiatan serah terima aset ini merupakan hal penting tak hanya bagi Kemen-PUPR tapi juga bagi pemerintah daerah,

Marabahan (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan (Dirjen PR) melaksanakan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang Milik Negara (BMN) dan Koordinasi Percepatan Serah Terima Aset berupa Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU), di Hotel Fairmon Jakarta Pusat, Kamis (04/08/2022).

Kegiatan melibatkan 30 kelembagaan dari pusat, 19 kabupaten/kota, 19 pimpinan SKPD terkait kabupaten/kota, dan tiga yayasan.

“Pada kegiatan ini Dirjen PR menyerahkan Aset Bantuan PSU senilai Rp43.672.376.226, Aset Rumah Susun Rp15.129.672.288, dan Aset Rumah Khusus Rp9.395.123.000,” tutur Direktur Rumah Umum dan Komersial Kemen-PUPR Fitrah Nur.

Khusus untuk Barito Kuala (Batola) persediaan pembangunan PSU-PLP2K-BK-BSPK satuan kerja pengembangan rumah umum dan komersial diserahkan dari tahun 2012 hingga 2014, sebut dia, sebanyak 14 perumahan, terdiri dari 12 paket pekerjaan dengan total nilai Rp11,2 miliar lebih.

Terpisah, Dirjen Perumahan Iwan Suprijanto mengatakan, sangat mengapresiasi kepada bupati/walikota bersedia terus bekerjasama untuk membangun dan menerima hasil pembangunan di Kementerian PUPR serta terus memeliharanya.

“Saya berharap dengan dilaksanakannya kegiatan ini dapat terjalin kesepahaman yang sama percepatan kegiatan serah terima aset ini merupakan hal penting tak hanya bagi Kemen-PUPR tapi juga bagi pemerintah daerah,” ujarnya.

Perlu dipahami, sebut Suprijanto, dalam penyelesaian aset diperlukan komitmen bersama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, sehingga segala bentuk penguluran waktu selama proses serah terima aset ini perlu dihindari.

Acara BAST-BMN dan Koordinasi Percepatan Serah Terima Aset PSU itu juga dirangkai pembahasan terkait kendala dan proses penyelesaian dengan nara sumber Kasubdit Wilayah III Direktorat Rumah Umum dan Komersial.

Sedangkan Serah Terima (BAST) Barang Milik Negara (BMN) dan Koordinasi Percepatan Serah Terima Aset berupa Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) ditandai penandatanganan barita acara serah terima dari masih-masing pihak dengan Dirjen Perumahan Iwan Suprijanto.