Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Mantan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, H Supian HK menyatakan siap dicalonkan menjadi bupati setempat.
"Kalau masyarakat Hulu Sungai Utara (HSU) menghendaki, saya siap dicalonkan menjadi bupati setempat," ujarnya menjawab pers di DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) di Banjarmasin, Kamis.
Alasan laki-laki kelahiran Rantau Bujur Alabio HSU itu karena hasil pemilihan umum (pemilu) tahun 2014 dari sejumlah calon anggota legislatif dari 12 partai politik, dirinya mendapatkan suara terbanyak.
Namun anggota Komisi I bidang hukum dan pemerintahan DPRD Kalsel itu menyatakan tetap menuggu hasil survie untuk maju sebagai orang nomor satu di jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) HSU tersebut.
Tapi, lanjut wakil rakyat tingkat provinsi asal daerah pemilihan (dapil) V Kalsel yang meliputu HSU, Balangan dan Kabupaten Tabalong itu, juga siap mendukung kalau petahana maju kembali dan atas permintaan masyarakat setempat.
"Jadi keinginan aku untuk maju dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada HSU bukan harga mati. Tapi kita nanti hasil survie," tutur pemilik Rumah Makan (RM) Banua dengan masakan khas daerah Banjar Kalsel itu.
"Kecuali kalau hasil survai aku mendapat dukungan banyak dan masyarakat HSU menghendaki, aku bisa maju dalam Pilkada nanti melalui jalur independen bila Partai Golkar tidak mengusung," demikian supian HK.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar HSU sekarang H Abdul Wahid (mantan wartawan Harian Banjarmasin Post) juga menjabat bupati setempat.
HSU salah satu daerah dari 13 kabupaten/kota di Kalsel yang menggelar pilkada serentak se-Indonesia tahap kedua tahun 2017.
Di Kalsel yang menggelar Pilkada serentak nasional tahap pertama (2015), yaitu Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Hulu Sungai Tengah, Balangan, Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru.
Sementara yang masuk pilkada serentak tahap kedua (2017) untuk Provinsi Kalsel, yaitu Kabupaten HSU, Tapin, Barito Kuala (Batola), Hulu Sungai Selatan (HSS), dan Kabupaten Tanah Laut (Tala), kecuali Kabupaten Tabalong pada tahap III yang dijadwalkan 2019.
