Optimalkan Ramadhan jadi momentum pemulihan ekonomi

Banjarmasin (ANTARA) - Ekonom dari Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Hidayatullah Muttaqin SE, MSI, Pg.D mengatakan pemerintah harus dapat mengoptimalkan bulan Ramadhan untuk menjadi momentum pemulihan ekonomi  seiring meningkatnya aktivitas masyarakat.

"Berkah Ramadhan dapat menjadi pendorong pemulihan ekonomi karena di bulan ini umat Islam meningkatkan amal ibadahnya termasuk ibadah yang berdampak sosial dan ekonomi," kata dia di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Menurut dia, adanya kegiatan berbuka dan sahur, shadaqah dan zakat di bulan Ramadhan akan menaikkan konsumsi masyarakat dalam perekonomian.

Muttaqin menyebut naiknya belanja masyarakat selama Ramadhan pada triwulan kedua 2021 lalu turut mengangkat pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga dalam produk domestik bruto Indonesia. 

Jika pada triwluan II tahun 2019 pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga year on year (YoY) sebesar 5,18 persen, triwulan II 2020 terkontraksi -5,52 persen, triwulan I 2021 sebesar -2,21 persen, maka pada triwulan II tahun 2021 sebesar 5,96 persen. 
 
Potensi bulan Ramadhan tahun ini untuk mendorong pemulihan ekonomi menjadi semakin besar karena situasi pandemi di gelombang ketiga Omicron mulai terkendali.

Hal ini juga sangat terbantu dengan adanya program vaksinasi untuk memperkuat kekebalan individu dan membangun kekebalan komunitas.

Hanya saja momentum bulan Ramadhan tahun ini cukup terganggu dengan gejolak harga dan kelangkaan minyak goreng dan komoditas lainnya. Muttaqin merujuk data SP2KP Kementerian Perdagangan, rata-rata harga minyak goreng di tingkat nasional di bulan Maret 2022 dibandingkan Maret 2021 naik di atas 30 persen.

Sementara komoditas lain seperti kedelai impor naik sekitar 15 persen, gula pasir lebih dari 9 persen, tepung terigu hampir 8 persen, dan cabe merah 10 persen. Masyarakat juga menghadapi tekanan naiknya harga elpiji non subsidi pada akhir Desember 2021 dan akhir Februari 2022 yang lalu. 

Kenaikan harga-harga bahan pangan tersebut menggerus daya beli masyarakat. Selain itu, peningkatan harga minyak mentah dan gas alam di pasar global juga menjadi sumber ancaman inflasi ke depannya bagi Indonesia melalui kebijakan kenaikan harga BBM di pasar domestik.

"Di sinilah pemerintah seharusnya dapat menjamin dan mengamankan pasokan bahan kebutuhan pokok di pasaran menjelang Ramadhan," kata ekonom jebolan Universitas Birmingham Inggris itu.

Pemerintah juga harus menjaga komoditi penting lainnya yang harganya dalam kontrol pemerintah sendiri agar inflasi terkendali dan momentum pemulihan ekonomi dapat dioptimalkan. 

Di sisi lain, ada kebijakan pemerintah lainnya yang cenderung memperlemah daya beli masyarakat. Seperti kebijakan dinaikkannya tarif PPN dari 10 persen menjadi 11 persen mulai 1 April 2022. Kebijakan tersebut secara psikologis menekan dunia usaha dan masyarakat, serta akan turut menyumbang terjadinya inflasi.

Muttaqin berharap kebijakan pemerintah menaikkan tarif PPN ditinjau kembali. Dia menilai pemerintah harusnya jangan memberikan beban tambahan di saat bisnis mulai berjalan, belanja masyarakat mulai meningkat dan ketidakpastian situasi global masih menghantui pemulihan ekonomi.