Bank Kalsel butuhkan sekitar Rp600 miliar penuhi MIM

Banjarmasin (ANTARA) - Fraksi Gabungan Partai Persatuan Pembangunan, Demokrat dan Hanura DPRD Kalimantan Selatan memperkirakan PT Bank Kalsel membutuhkan sekitar Rp600 miliar untuk memenuhi ketentuan modal inti minimum (MIM).

Hal itu terungkap dalam pemandangan umum Fraksi Gabungan yang dibacakan "Srikandi" Partai Hanura Hj Rizki Niraz Anggraini, B Com MIDP pada rapat paripurna DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) yang dipimpin Wakil Ketuanya Muhammad Syaripuddin SE MAP di Banjarmasin, Rabu (23/3/22).

Perkiraan masih kekurangan MIM Bank Kalsel itu dengan asumsi modal inti yang sudah ada Rp2 triliun dan tambahan pernyataan modal Pemprov Rp261 miliar lebih.

"Bila kekurangan MIM tersebut sebagai beban 13 pemerintah kabupaten/kota (Pemkab/Pemkot) sebagai pemegang saham masing-masing harus menyediakan lebih kurang Rp45 miliar," ujar Fraksi Gabungan yang diketuai H Abdullah AS SH dan Sekretarisnya  Zulfa Asma Fikra SH MH.

"Tambahan penyertaan modal dari masing-masing Pemkab/Pemkot tersebut harus dapat memenuhi selama tiga tahun anggaran sejak Tahun 2022 hingga Tahun 2024," lanjutnya.

Fraksi Gabungan DPRD Kalsel beranggotakan tujuh orang terdiri Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrat masing-masing tiga, serta seorang dari Hanura.

Sementara sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ketentuan MIM bagi Bank Umum pada akhir Tahun 2024 sebesar Rp3 triliun.

Rencana penambahan penyertaan modal Pemprov kepada Bank Kalsel sekitar Rp261 miliar lebih berupa uang Rp50 miliar dan aset senilai Rp211 miliar lebih.

Aset Pemprov tersebut berupa sebidang tanah dan bangunan eks Kantor Dinas Pendidikan Kalsel di Jalan S Paman Banjarmasin.