Banjarmasin (ANTARA) - DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dalam hal ini anggota Komisi IV Bidang Kesra mempelajari sistem pengawasan bantuan sosial atau Bansos di Jawa Timur (Jatim).
Sekretaris Komisi IV Firman Yusi SP mengemukakan itu sebelum bertolak ke Surabaya menjawab Antara Kalsel di Banjarmasin, Kamis (10/3/22).
"Tapi yang Jatim hanya beberapa anggota Komisi IV (termasuk saya). Sedangkan yang utama ke Jakarta pimpinan Ketua Komisi HM Lutfi Saifuddin SSos," ujarnya.
Namun Firman yang juga Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu lupa topik atau fokus permasalahan rombongan Komisi IV yang ke Jakarta tersebut.
Alumnus Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang berkampus di Banjarbaru tersebut mengaku tertarik dengan pola atau pengawasan Bansos di "Bumi Brawijaya" Jatim itu.
Pasalnya, lanjut mantan anggota DPRD Kabupaten Tabalong, Kalsel itu, keterlibatan anggota Dewan provinsi Jatim dari proses awal/perencanaan pemberian Bonus.
Sebagai contoh dalam penetapan penerima bantuan jenis Program Keluarga Harapan atau PKH Plus, anggota DPRD Jatim terlibat sejak awal.
"Dengan cara Jatim itu pengawasan penyaluran Bansos relatif lebih mudah, karena anggota Dewan provinsi mereka terlibat sejak awal perencanaan," ujarnya.
"Jadi bagaimana cara keterlibatan anggota DPRD provinsi, sehingga ke depan kita harapkan Bansos di Kalsel betul-betul tepat sasaran dan mudah pengawasannya kalau terjadi penyimpangan," demikian Firman Yusi.
Sebagaimana keputusan rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kalsel, Kunker Komisi-Komisi ke luar daerah dijadwalkan, 10 - 12 Maret 2022.
