Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebutkan anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2022 meningkat menjadi Rp455,62 triliun.
"Ini adalah indikatif PEN yang sudah ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022," ujar Menkeu Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta, Rabu.
Anggaran tersebut dibagi ke dalam tiga bidang yakni kesehatan sebesar Rp122,5 triliun, perlindungan sosial Rp154,8 triliun, dan penguatan pemulihan ekonomi Rp178,3 triliun.
Ia menjelaskan anggaran bidang kesehatan akan berfokus kepada pasokan vaksin dan perawatan pasien COVID-19 yang masih memiliki tagihan rumah sakit sangat besar.
Akibat COVID-19 varian Delta, anggaran untuk membayar perawatan pasien mencapai Rp94 triliun pada tahun 2021 dan masih ada tagihan sekitar Rp23 triliun yang akan dibayarkan pada tahun 2022.
"Jadi untuk kesehatan ini terutama perawatan itu under budgeting, karena begitu terjadi kenaikan COVID-19, itu pasti realisasinya jauh lebih tinggi," ucap Menkeu Sri Mulyani.
Untuk pasokan vaksin, Bendahara Negara ini menuturkan ketersediaannya relatif bagus, bahkan realisasinya kemungkinan akan lebih rendah karena Indonesia mendapatkan hibah vaksin COVID-19 yang cukup banyak.
Selanjutnya untuk bidang perlindungan sosial, program yang diutamakan tetaplah merupakan lanjutan dari PEN tahun-tahun sebelumnya, seperti Kartu Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH), terutama untuk menjadi penyangga apabila akan terjadi restriksi kembali, khususnya karena potensi peningkatan kasus akibat varian Omicron.
Sri Mulyani menambahkan untuk bidang penguatan pemulihan ekonomi akan lebih ditata ulang program yang berjalan lancar dan yang tidak agar penyerapannya tinggi, terutama untuk program ketahanan pangan yang kembali masuk dalam Program PEN 2022.
Sementara untuk dukungan korporasi dan UMKM serta pemerintah daerah yang juga masuk dalam PEN 2022 bidang penguatan pemulihan ekonomi, sudah relatif terwadahi seperti melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan berbagai pembiayaan yang telah diberikan.
"Untuk anggaran PEN 2022 yang ada di masing-masing kementerian/lembaga, terutama yang eksekusinya masih sangat belum optimal, kami akan minta kepada kementerian/lembaga untuk mendesain secara lebih awal sehingga mereka betul-betul bisa dijalankan," tutur Menkeu Sri Mulyani.
