Sekretaris Komisi IV, Firman Yusi SP mengemukakan permintaan itu saat kunjungan kerja (Kunker) dalam daerah provinsi setempat ke Kabupaten Tabalong, ungkap Humas Sekretariat DPRD (Setwan) Kalsel melalui WA-nya, Selasa (28/12) malam.
Permintaan wakil rakyat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menanggapi fenomena di provinsinya belakangan ini dan paparan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) "Bumi Saraba Kawa" Tabalong saat Kunker Komisi IV DPRD Kalsel.
Laki-laki kelahiran "Kota Minyak" (237 kilometer utara Banjarmasin), ibukota Tabalong Tahun 1974:itu menyatakan prihatin atas kejadian berdasarkan paparan Kepala Dinas P3A Bumi Saraba Kawa tersebut.
Oleh karena itu, dia melalui Komisinya akan mendorong Pemprov setempat agar terus memberikan perhatian yang lebih serius terhadap kasus-kasus perempuan dan anak dii kabupaten/kota.
“Ke depan kita akan coba adakan rapat dengan Dinas P3A DPPPA Kalsel untuk mengutarakan kasus-kasus dan kendala yang dihadapi sehingga aspirasi yang dapat dilanjutkan buat dijadikan pedoman kebijakan,” demikian Firman Yusi.
Sementara Wakil Ketua Komisi IV yang memimpin rombongan, H Iberahim Noor SE menjelaskan tujuan Kunker antara lain menyerap aspirasi Dinas P3A Tabalong.
yang berbatasan Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Tengah (Kalteng).
“Tentu kita ingin menyerap aspirasi dari Dinas P3A Tabalong, mulai dari ingin mengetahui kasus-kasus yang ada hingga kendala-kendala yang dihadapi Dinas P3A sendiri," tegas wakil rakyat dari Partai Nasdem tersebut.
"Pasalnya berbagai kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak di Kalsel menjadi perhatian khusus Komisi kami," demikian Iberahim Noor.
Sebagai salah satu wujud perhatian Komisi IV pada kesempatan Kunker kali ini ke Dinas P3A Tabalong atau kabupaten paling utara Kalsel yang berbatasan Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Tengah (Kalteng).
Sebelumnya Kepala Dinas P3A Tabalong H Rusmadi mengaku sangat merasa bersyukur wakil rakyat tingkat provinsi Kalsel bisa berkesempatan mendatangi dinasnya.
Ia memaparkan, sepanjang tahun 2020 hingga 2021, kasus yang masuk ke Dinas P3A Tabalong mengalami peningkatan.
“Tahun 2020 total 22 kasus, sedangkan Tahun 2021 total 35 kasus," ungkapnya di hadapan rombongan Komisi IV DPRD Kalsel tersebut.
"Pada Tahun 2020 yang mendominasi kasus perebutan hak asuh anak, penelantaran, pencabulan dan buling," lanjutnya.
Sedang pada Tahun 2021 masih didominasi paling banyak kasus perebutan hak anak dan pencurian anak dan pencabulan,” papar Rusmadi.
Sebagaimana hasil rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kalsel Kunker dalam daerah tersebut dijadwalkan, 27 - 29 Desember 2021, demikian keterangan pers Humas Setwan provinsi tersebut.
