Penjabat Bupati Harus Jaga Netralitas PNS

Banjarmasin, 13/8 (Antara) - Penjabat Gubernur Kalimantan Selatan Tarmizi A Karim meminta agar seluruh penjabat bupati dan wali kota di Kalimantan Selatan yang baru dilantik selalu menjaga netralitas pegawai negeri sipil dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah 9 Desember 2015.

Menurut Gubernur pada pelantikan kelima penjabat bupati dan wali kota di Banjarmasin, Kamis, ada tiga agenda besar yang harus dilakukan oleh kelima penjabat yang baru dilantik.

Ketiga agenda yang harus dikawal dengan sebaik-baiknya adalah, percepatan penyerapan anggaran pembangunan 2015 yang tertunda, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan menjaga netralitas PNS.

"Netralitas penjabat bupati dan wali kota saat ini, sangat penting untuk menjadi perhatian, karena netralitas pimpinan juga akan berimbas kepada terjaganya netralitas PNS di daerah yang dipimpin," katanya.

Pada kesempatan tersebut, Tarmizi juga mengingatkan, walaupun penjabat memiliki wewenang sama dengan pejabat definitif, namun harus tahu diri dan bisa menempatkan posisi serta menjaga estetika.

"Kita harus ingat, bahwa jabatan yang kini dipegang hanyalah selama enam bulan, sehingga jangan sampai membuat program pembangunan untuk enam tahun," katanya.

Para penjabat juga harus ingat, bahwa tugas utamanya adalah sebagai jembatan, yang akan menghubungkan keberlanjutan program pembangunan yang ada, dan mempersiapkan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pejabat definitif.

Pada kesempatan itu Tarmizi memberikan resep untuk bisa menjadi pemimpin yang baik dan sukses antara lain, yaitu untuk selalu menempatkan "hati pada hati", bukan menempatkan hati pada telinga.

"Kalau pemimpin menempatkan hati pada telinga, maka dia akan selalu ragu untuk mengambil keputusan secara tepat dan cepat, karena selalu khawatir dengan yang dibicarakan orang," katanya.

Pemimpin, kata dia, harus mampu mengetahui kebutuhan rakyatnya, ibarat orangtua, bila salah dalam mengambil keputusan, maka anak-anak yang akan ikut menanggung kesalahan tersebut, begitu juga pemimpin, bila salah mengenali kebutuhan rakyatnya, maka rakyat yang akan menanggung kesalahannya.

Sehingga, kata dia, selalu melakukan konsolidasi, koordinasi, dan selalu lapang dada menerima informasi, harus menjadi salah satu agenda utama para pemimpin.

Selain itu, juga menghormati lingkungan di wilayah yang dipimpin, misalnya bila seorang pemimpin tidak mampu memberikan waktu lebih kepada rakyatnya atau tokoh masyarakat, karena keterbatasan waktu tugas dan lokasi, maka pemimpin bisa mencari waktu yang tidak ada batasan, seperti dengan pergi ke masjid saat subuh.

"Sekali-kali datanglah ke para ulama yang sudah sepuh-sepuh, memperkenalkan diri, sehingga mereka tahu mana pemimpin yang baru," katanya.

Kelima orang yang dilantik adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kalsel, HM Thamrin, menjadi Penjabat Wali Kota Banjarmasin yang sebelumnya dijabat oleh Muhidin.

Selain itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Martinus, Penjabat Wali Kota Banjarbaru yang sebelumnya dijabat Ruzaidin Noor, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan H Isra menjadi Penjabat Bupati Kotabaru yang sebelumnya dijabat Irhami.

Selanjutnya, Kepala Dinas Kehutanan, Rahmadi Kurdi Penjabat Bupati Kabupaten Banjar yang sebelumnya dijabat Khairul Saleh dan Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, Hawarie mengisi kursi Bupati Balangan yang sebelumnya dijabat Sefek Effendie