Pelaihari (ANTARA) - Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan Hairul Rijal, mengingatkan para camat agar ikut mengawasi distribusi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram (kg) bersubsidi di setiap desa, khususnya pada setiap pangkalan gas di wilayahnya.
Beberapa kali kasus kelangkaan gas 3 kg hingga harga yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp 19 ribu memang ditemui di Tanah Laut.
Pangkalan gas LPG 3 kg menjadi pihak yang harus diperhatikan agar tidak memanfaatkan kesempatan untuk melakukan permainan harga hingga penimbunan gas.
"Jangan melakukan kesepakatan harga di luar harga Peraturan Bupati, apalagi sampai ada berita acara. Jangan bersepakat untuk menyalahi aturan," ujar Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut itu pada Rapat Koordinasi Camat rutinan kesepuluh, di Balai Desa Handil Birayang Bawah, Kecamatan Bumi Makmur, pada Kamis (23/9).
Penekanan juga dilakukan kepada para Pegawai Negeri Sipil (PNS), ucap dia, agar mengikut peraturan yang berlaku berkaitan dengan gas LPG 3 kg bersubsidi.
'PNS memakai saja tidak boleh, apalagi menjual di atas HET," pesannya.
Turut hadir dalam Rakor tersebut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Tabah Laut Bambang Kusudarisman, perwakilan dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan (Diskopdag) Tanah Laut Myrna Fahrina dan para camat se-Kabupaten Tanah Laut.
