Kotabaru (ANTARA) - Kalangan DPRD Kotabaru menilai dengan ditetapkannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level IV di Kabupaten Kotabaru, mengakibatkan perekonomian masyarakat setempat turun.
"Dampak PPKM membuat perekonomian masyarakat semakin menurun terutama pedagang/pedang kaki lima," kata Ketua DPRD Kotabaru, Sairi Mukhlis, dalam laporan akhir Raperda tentang APBD-P Tahun Anggaran 2021.
Delapan fraksi dalam DPRD Kotabaru menyebutkan, bantuan langsung tunai dana desa (BLTDD) harus tepat sasaran, karena masih banyak yang belum dapat terutama masyarakat yang terdampak COVID-19.
Kurangnnya persediaan vaksinasi yang diadakan oleh pemerintah untuk masyarakat masih kurang maksimal, sehingga masyarakat banyak yang belum mendapatkan vaksinasi tahap pertama
Masyarakat masih banyak melakukan kegiatan yang menimbulkan kerumunan seperti pernikahan/hajatan, dan kegiatan keagamaan sehingga mempercepat penyebaran virus COVID-19. Para petugas keamanan agar lebih mempertegas masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan tersebut.
Permerintah daerah perlu meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat dan memajukan pendidikan serta memperhatikan tingkat perkembangan tenaga kerja di Kabupaten Kotabaru.
DPRD mMendukung Pemkab Kotabaru dalam penggunaan dana bagi hasil untuk penanganan Vaksin Corona ( COVID-19 ) dan Penanggulangan Pandemi COVID-19.
