Wakil Ketua Komisi I H Syahdillah SSos MSi mengungkapkan temuan itu melalui WA, Selasa (17/8) sore, sesudah Komisinya kunjugan kerja (Kunker) ke "Bumi Murakata" HST, 15 - 17 Agustus 2021.
Kunker Komisi I yang secara khusus juga membidangi kepegawaian itu untuk memantau persiapan dan kesiapan penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan PPPK Tahun 2021.
Syahdillah yang juga Ketua Fraksi Partai Gerindra mengungkapkan hasil pertemuan dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) HST di Barabai (ibukota kabupaten tersebut, 165 kilometer timur laut Banjarmasin), Senin (16/8).
Ketika itu, ujarnya, Kepo BKPSDMD HST Wahyudi Rahmad menjelaskan perkembangan penerimaan PPPK di tempatnya kepada rombongan Komisi I DPRD Kalsel yang berkunjung ke "kota apam" Barsbai.
Wahyudi menerangkan, dari sejumlah usulan formasi yang disetujui hingga kendala yang BKPSDMD HST hadapi dalam proses penjaringan peserta seleksi PPPK.
“Kabupaten HST mengusulkan 817 orang formasi, akhirnya ditetapkan sebanyak 791 orang oleh Kementerian Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN & RB) Republik Indonesia," terangnya.
"Kesemua itu PPPK guru, dan pemerintah kabupaten (Pemkab) HST tahun ini (2021) tidak membuka formasi CPNS karena dari segi keuangan tidak memungkinkan,” ucap Wahyudi yang baru 16 Juli lalu dilantik menjadi Kepala BKSDMD tersebut oleh Bupati setempat, H. Aulia Oktafiandi.
Sejauh ini, lanjut dia, pada tahap pendaftaran dari jumlah 791 formasi yang dicari sudah ada 947 orang pendaftar dan memenuhi syarat 945 orang.
"Sekilas peserta yang mendaftar sudah mampu memenuhi formasi yang diharapkan. Namun, ketika dirincikan per mata pelajaran, masih banyak kekurangan," ungkapnya.
Menurut dia, yang paling parah, yaitu guru mata pelajaran seni budaya, dari 27 orang yang dicari, hanya satu orang pendaftar.
Selain itu, guru TIK, juga hanya tiga orang pendaftar dari 56 yang dicari, disusul guru PPKN dari yang dicari 11 orang hanya tiga orang mendaftarkan diri.
Berbanding terbalik dengan guru IPA, dari tiga orang yang dicari, ada 11 yang mendaftar.
Begitu pula guru Bahasa Inggris dari tiga orang yang dicari, pendaftar malah sebanyak 52 orang, disusul guru Bahasa Indonesia, dari lima orang yang dicari, pendaftarnya membludak hingga 35 orang.
Ia berpendapat, dari sejumlah hipotesa yang menjadi faktor alasan terjadinya kasus tersebut antara lain karena beberapa jurusan atau lulusan tidak terlalu banyak di HST.
"Hal itu, sebab beberapa Perguruan Tinggi di sekitar Bumi Murakata HST didominasi jurusan guru Bahasa Indonesia, Bahasa Inggis dan Biologi saja," demikian Wahyudi.
Keadaan tersebut tentunya menjadi perhatian khsusus anggota Komisi I DPRD Kalsel antara lain Fahrani SPd.I, MSi dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.
Menurut Fahrani atau wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel II/Kabupaten Banjar itu, perlu adanya langkah strategis dari pihak Dinas Pendidikan (Disdik) maupun Perguruan Tinggi.
“Perlu rapat lanjutan lintas komisi, yaitu bersama Komisi IV DPRD Kalsel yang membidangi pendidikan agar berkoordinasi dengan Perguruan Tinggi untuk benar-benar menyajikan jurusan perkuliahan yang dibutuhkan oleh daerah," sarannya.
Begitu pula Disdik agar mencoba memberi pemahaman kepada peserta didik yang akan lulus dari Sekolsh Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) tentang jurusan perkuliahan apa saja yang sedang daerah setempat butuhkan.
"Dengan usaha yang demikian sehingga slot-slot formasi terisi secara optimal oleh putra-putri Banua, dan tidak perlu memasukkan tenaga pendidik dari luar," ucap Fahrani.
Di akhir pertemuan, Kepala BKSDMD HST mengucapkan terima kasih atas kunjungan Komisi I DPRD Kalsel, karena menurutnya merupakan hal yang istimewa.
"Segala saran, masukan dan usulan dari perwakilan rakyat provinsi sangat baik sekali dan akan ditampung untuk ditindaklanjuti," demikian Wahyudi sebagaimana rilis Humas Sekretariat DPRD (Setwan) Kalsel, Selasa (27/8) malam.
