Jakarta, (Antaranews Kalsel) - Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Muqowam menyayangkan sikap pemerintah yang mengalokasikan dana desa hanya sebesar Rp9,1 triliun dan bersumber dari pos kementerian dan lembaga (K/L).
"Saya menyayangkan usulan pemerintah pada RAPBN 2015 yang telah diserahkan kepada DPR RI, dana desa hanya Rp 9,1 triliun, bersumber dari pos PNPM Rp 7,5 triliun dan selebihnya dari pos Kementerian Pekerjaan Umum," kata Ahmad Muqowam di Jakarta, Minggu.
Menurut Muqowam, sesuai dengan amanah UU No 6 tahun 2014 tentang Desa, jika setiap desa menerima dana sebesar Rp1 miliar, maka alokasi dana desa seharusnys sekitar Rp73 trliun.
"Pada RAPBN 2015 yang telah diserahkan Pemerintah ke DPR RI, dana desa yang dialokasikan hanya sebesar Rp 9,1 triliun, bersumber dari pos PNPM Rp 7,5 triliun dan selebihnya dari pos Kementerian PU," kata Ahmad Muqowam di Jakarta, Minggu.
Menurut dia, Komisi II DPR menolak alokasi dana desa diambil dari dana PNPM karena alokasi dana PNPM akan berkurang, padahal program pembangunan di desa-desa melalui program tersebut harus tetap berlanjut.
Pada saat konsinering antara Komisi II DPR RI dan perwakilan Pemerintah pada 12 Juni lalu, menurut Muqowam, Komisi II DPR RI sudah menolak alokasi dana PNPM dialihkan untuk dana desa.
"Pada rapat tersebut, Pemerintah, DPR, dan DPD, menyepakati bahwa dana desa sebesar 10 persen diambil dari dana tranfser daerah," kata mantan Ketua Panitia Khusus RUU Desa ini.
Pada APBN 2014, dana transfer daerah sebesar Rp640 triliun. "Itu artinya, dana desa sebesar 64 triliun," katanya.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menjelaskan, pada rapat konsinering disepakati alokasi dana PNPM sebesar Rp11,11 triliun dan dana desa sebesar 10 persen dari dana transfer daerah.
Muqowan menambahkan, jumlah desa di Indonesia sebanyak 72.944 desa. Jika dana desa sebesar Rp64 triliun diperkirakan dana yang diterima desa sekitar Rp900 juta per desa.
"Jika setiap desa menerima dana Rp1 miliar, maka alokasi dana desa seharusnya Rp73 triliun," katanya./e
