"Kedepan pemerintah kabupaten kita minta meningkatkan kemandirian fiskal melalui pengelolaan pendapatan asli daerah(PAD) agar ketergantungan pada pemerintah pusat bisa semakin menurun,"ujar Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Kalsel melalui video conference pada acara Exit Meeting, Rabu (20/5).
Dalam kesempatan itu, Kepala BPK-RI juga menyinggung tentang dana yang dikeluarkan untuk penanganan kasus COVID-19.
Menurut Tornanda, kedepan pihaknya akan melakukan pemeriksaan terkait penggunaan dana penanganan COVID-19.
“Jangan sampai apa yang sudah dilakukan pemda diciderai karena ada pembiayaan yang tidak sesuai penggunaannya,” harap Tornanda.
Sementara, Bupati Tanah Laut H Sukamta mengatakan, mau tidak mau Pemkab Tanah Laut harus kerja keras untuk meningkatkan PAD.
Sukamta juga mengungkapkan, jika exit meeting kali ini BPK-RI Perwakilan Kalsel menyampaikan beberapa pokok-pokok temuan yang ada di seluruh kabupaten kota, hanya saja meski temuan yang disampaikan tidak terlalu berpengaruh besar terhadap opini dan pihaknya akan tetap menindaklanjuti.
Seperti halnya, ungkap dia, temuan tentang belanja gaji untuk beberapa daerah yang masih terdapat kelebihan pembayaran.
BPK-RI, terang dia, juga mengungkap ada kelebihan pembayaran gaji yang diberikan untuk anak yang sudah tidak menjadi tanggungan karena sudah berumur lebih dari 21 tahun.
BPK-RI, papar dia, meminta kepada seluruh kepala daerah untuk segera melakukan revisi pegawai mana saja yang sudah tidak perlu menerima tunjangan anak, karena ini menyangkut kewajaran dalam laporan keuangan daerah.
Lebih lanjut Sukamta mengemukakan, untuk penanganan COVID-19 di Kabupaten Tanah Laut begitu selesai pertanggungjawaban kegiatan langsung dilakukan audit.
“Begitu selesai pekerjaan itu langsung dilakukan audit, ini adalah upaya pencegahan dan pengawasan yang lebih ketat penggunaan dana tidak terduga untuk penangananan COVID-19 di Kabupaten Tanah Laut,”tuturnya.
