Pelaihari (ANTARA) - Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan Muhammad Falih Ariyanto menyebutkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 kepada Kabupaten Tanah Laut mencapai Rp1,57 triliun.
"Realisasi Belanja Negara hingga Agustus 2024 mencapai Rp1,57 triliun atau 71,18 persen dari alokasi tersedia sebesar Rp2,21 triliun," ujar Muhammad Falih Ariyanto di Pelaihari, Jumat.
Baca juga: KPPN Pelaihari sampaikan strategi raih predikat WBBM kepada UIN Antasari
Menurut Ariyanto, alokasi tersebut digunakan untuk belanja pemerintah pusat yang telah terealisasi sebesar 71,31 persen atau Rp191,79 miliar dan belanja transfer ke daerah (TKD) Pemda Tanah Laut sebesar 71,17 persen atau senilai Rp1,38 triliun.
Ariyanto menjelaskan terdapat perubahan alokasi APBN jika dibandingkan Juli, yaitu mengalami penurunan alokasi pada belanja pemerintah pusat sebesar 7,03 persen atau senilai Rp18,9 miliar sebagai dampak dari penghapusan blokir anggaran karena kebijakan refocusing anggaran melalui automatic adjustment pada setiap anggaran kementerian/lembaga.
Ariyanto juga menuturkan target penyerapan anggaran hingga periode Triwulan III 2024 mencapai 72,6 persen dan terealisasi sebesar 71,18 persen pada akhir Agustus.
“Masih terdapat perbedaan realisasi sebesar 1,42 persen dari target yang diharapkan, dan akan terus diupayakan penyerapan hingga akhir September,” ungkap Ariyanto.
Secara rata-rata, diungkapkan Ariyanto, kinerja penyerapan APBD Tanah Bumbu 2024 menunjukkan kondisi lebih baik, jika dibandingkan 2023 dengan data belanja pemerintah pusat dan belanja transfer ke daerah menunjukkan pertumbuhan positif, yakni sebesar 13,5 persen dan 29,4 persen.
Kinerja positif tersebut, ucap Ariyanto, tidak terlepas dari upaya satuan kerja dan Pemkab Tanah Laut untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan dan proses pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan pada awal tahun anggaran.
Baca juga: Realisasi belanja di Tanah Laut capai Rp1,03 triliun per Juni 2024
Lebih lanjut, dia mengemukakan satuan kerja di Tanah Laut sebagai kepanjangan tangan dari kementerian/lembaga mempunyai tingkat serapan belanja yang baik hingga Agustus 2024.
Penyerapan tersebut, ungkap dia, antara lain didorong belanja terkait pelaksanaan pilkada, pencairan tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 bagi ASN, serta ASN baru.
Kemudian, papar Ariyanto, realisasi belanja transfer ke daerah disalurkan KPPN Pelaihari secara tepat waktu ke rekening kas umum daerah dan rekening kas desa.
Jika dibandingkan dengan 2023, Ariyanto menyebutkan kinerja penyaluran dana transfer ke daerah menunjukkan pertumbuhan signifikan mencapai 29,4 persen.
Ariyanto menekankan pertumbuhan positif penyaluran dana transfer tersebut dapat segera dimanfaatkan Pemkab Tanah Laut guna membiayai kegiatan dan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kestabilan perekonomian.
"Mengingat Tanah Laut merupakan salah satu kabupaten di Kalimantan Selatan yang ditunjuk sebagai daerah penghitung Inflasi Nasional," ucap Ariyanto.
Baca juga: KPPN berharap akhir triwulan II PN Pelaihari mampu serap target anggaran
