Realisasi belanja di Tanah Laut capai Rp1,03 triliun per Juni 2024

Pelaihari (ANTARA) - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pelaihari Provinsi Kalimantan Selatan mencatat realisasi belanja di Tanah Laut mencapai Rp1,03 triliun per 30 Juni 2024 atau sebesar 46,09 persen dari pagu Anggaran Pendapatan Belanja Negara  (APBN).

"Realisasi belanja negara tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp151,16 miliar atau 52,51 persen dan belanja transfer ke daerah sebesar Rp875,02 atau 45,14 persen," ujar Kepala KPPN Pelaihari Muhammad Falih Ariyanto di Tanah Laut, Rabu.

Baca juga: KPPN berharap akhir triwulan II PN Pelaihari mampu serap target anggaran

Menurut Ariyanto, kinerja pencairan dan penyaluran APBN melalui belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah di Kabupaten Tanah Laut meningkat signifikan pada Semester I Tahun Anggaran 2024.

“Pertumbuhan realisasi belanja mengalami peningkatan sebesar 22,4 persen dan transfer ke daerah mengalami peningkatan 21,7 persen," ungkap Ariyanto.

Ariyanto melanjutkan penyerapan anggaran dan penyaluran transfer ke daerah sepanjang periode Semester I TA 2024 di Tanah Laut pun menunjukkan kinerja positif.

Penyerapan tersebut, jelas dia, antara lain didorong belanja terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada), pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 bagi ASN pusat maupun daerah, percepatan pembayaran DAU, DBH, insentif fiksal, serta dana desa tahap pertama.

Baca juga: Penyaluran APBN di Tanah Laut capai Rp916,28 miliar

Lebih lanjut, Ariyanto mengemukakan alokasi APBN di Kabupaten Tanah Laut pada 2024 sebesar Rp2,23 trilun terdiri dari alokasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp287,88 miliar dan alokasi untuk dana transfer ke daerah (Rp1,94 triliun).

Alokasi APBN tersebut, papar dia, mengalami peningkatan sebesar 5,5 persen dibandingkan 2023 yang didukung kenaikan dana transfer ke daerah sebesar Rp137,8 miliar atau 7,65 persen lebih besar dari alokasi pada tahun lalu.

"Alokasi belanja pemerintah pusat dilaksanakan satker vertikal di wilayah Tanah Laut mengalami penurunan untuk semua jenis belanja sebesar 0,7 persen dengan persentase penurunan tertinggi mencapai 50 persen pada belanja modal," tutur Ariyanto.

Hal tersebut, sambung dia, karena pengalihan (refocusing) alokasi belanja modal melalui "automatic adjustment" atau blokir otomatis.

Selanjutnya, realisasi belanja pemerintah pusat dialokasikan pada belanja pegawai, belanja barang dan modal telah tersalurkan sebesar Rp151,16 miliar atau 52,51 persen pada Semester I periode 2024.

Baca juga: KPPN Pelaihari anggarkan DAK Tanah Laut sebesar Rp233,73 miliar

"Diharapkan percepatan tetap terjaga pada Semester II, sehingga tidak terjadi penumpukan tagihan pada akhir tahun anggaran,” ucap Ariyanto.

Dia juga menyebutkan realisasi belanja transfer ke daerah telah tersalurkan melalui rekening kas umum daerah dan rekening kas desa sebesar Rp875,02 miliar atau 46,06 persen.

Kemudian, Ariyanto mengungkapkan kontribusi realisasi transfer ke daerah terbesar berasal dari penyaluran dana desa tahap satu dan sebagian tahap dua mencapai Rp62,05 miliar atau 56,13 persen dari pagu.

“Di tahun ini, terdapat satu jenis dana transfer mengalami perlambatan penyaluran, yaitu DAK Fisik tersalurkan 7,62 persen  atau sebesar Rp4,31 miliar," ucap Ariyanto.

Baca juga: KPPN Pelaihari berikan materi kuliah umum APBN di Politala

Perlambatan penyaluran DAK Fisik pada 2024, ungkap dia, disebabkan regulasi sebagai dasar penyaluran dan penetapan petunjuk teknis pelaksanaan DAK Fisik dari kementerian atau lembaga mengalami keterlambatan.

Selain itu, perubahan petunjuk teknis pada tahun anggaran berjalan juga berdampak pada SKPD pengelola DAK Fisik, sehingga belum dapat melakukan perikatan untuk pengadaan barang dan jasa karena harus melakukan revisi dokumen pendukung diperlukan pada proses pelelangan barang dan jasa.

“KPPN dan semua pihak terkait di Pemkab Tanah Laut terus melakukan koordinasi dan sinergi untuk mengawal penyaluran DAK Fisik agar tepat waktu atau lebih awal,” kata Ariyanto.

Baca juga: KPPN Pelaihari apresiasi mitra kerja kawal pelaksanaan APBN