Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menilai pemberian stimulus bagi UMKM dapat menekan terjadinya gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), apalagi sektor ini menyumbang lapangan kerja yang besar.
"Selain UMKM yang memerlukan stimulus, para pekerja yang terdampak juga perlu dilakukan mitigasi yakni dengan memberikan keterampilan sekaligus bantuan sosial," kata Suharso setelah mengikuti rapat terbatas secara virtual membahas dampak COVID-19 terhadap sektor tenaga kerja di Jakarta, Jumat.
Data yang dihimpun oleh Kementerian PPN/Bappenas menyatakan sektor UMKM mempekerjakan 116 juta orang atau 97 persen dari total pekerja.
Dengan begitu, lanjut dia, stimulus bagi UMKM tentunya akan mencegah bertambahnya pengangguran di Indonesia.
Program stimulus bagi para pekerja yang sudah terkena PHK saat ini sudah dilakukan oleh pemerintah melalui program Kartu Prakerja.
Skema anggaran sebesar Rp20 triliun disiapkan untuk 5,6 juta orang yang mendapatkan Kartu Prakerja.
"Target dari Kartu Prakerja ini untuk korban PHK, pekerja yang dirumahkan, dan juga pelaku UMKM yang mengalami kesulitan usaha," imbuhnya.
Bappenas dalam siaran pers menyebut krisis ekonomi yang mulai melanda Indonesia, terutama sejak ketidakpastian yang terjadi di ekonomi global, sudah membuat banyak pekerja kehilangan pekerjaannya.
Kementerian PPN/Bappenas mencatat memasuki masa pandemi virus corona jenis baru, jumlah pengangguran bertambah tahun ini sebesar 3,52 juta dibandingkan tahun 2019.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta agar disiapkan strategi besar pemulihan ekonomi, usai pandemi COVID-19 berakhir, mulai dari peta jalan, berikut tahapannya seperti mitigasi hingga pemulihan.
"Siapkan sektor apa yang bisa pulih cepat yang bisa langsung rebound, mana yang pulihnya agak lambat, apa rencana intervensi kebijakan yang bisa dilakukan. Saat ini kita masih fokus kepada tahap mitigasi. Pemerintah telah menyiapkan paket program stimulus ekonomi agar bisa bertahan dan mencegah PHK, seperti insentif perpajakan, restrukturisasi kredit, serta relaksasi impor bahan baku," ucap Kepala Negara.
Dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) tahun 2021 yang digelar secara virtual di Istana Merdeka, Jakarta, Presiden mengingatkan bahwa program stimulus ini tidak hanya untuk usaha kecil, menengah, dan usaha besar, tetapi juga usaha ultramikro dan usaha mikro.
Sehingga diharapkan program stimulus bisa memberikan dampak secara rata untuk para pekerja formal dan informal.
