Jakarta (ANTARA) - Pemerintah fokus menggenjot sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk meningkatkan konsumsi masyarakat agar ekonomi terus bertumbuh sebagai antisipasi ancaman resesi pada triwulan III-2020.
“Kalau kita mengharapkan belanja pemerintah itu tidak akan mengungkit (ekonomi). Maka itu pemerintah memprioritaskan kebijakan pengembangan UMKM,” kata Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir dalam video konferensi di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, konsumsi selama ini menjadi motor penggerak perekonomian Tanah Air dengan porsi terhadap pertumbuhan ekonomi mencapai kisaran 55-57 persen dari PDB dan belanja pemerintah hanya berkontribusi paling tinggi 16 persen.
Sementara itu, berdasarkan data tahun 2018, kata dia, UMKM merupakan sektor yang berkontribusi 61 persen terhadap perekonomian dan menyerap 97 persen tenaga kerja sehingga berperan menekan tingkat pengangguran.
Untuk itu, dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pemerintah mengalokasikan pagu anggaran sebesar Rp123,46 triliun dukungan untuk pemulihan UMKM, salah satunya dalam bentuk pembiayaan.
Dari pagu anggaran itu, data terakhir menyebutkan yang sudah masuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) mencapai Rp119,3 triliun dan baru terealisasi Rp30,21 triliun.
“Pemerintah memberikan penjaminan kredit UMKM agar usaha tetap berjalan, bahkan nanti akan diluncurkan program bantuan produktif UMKM,” katanya.
Pemerintah juga memberikan stimulus kepada UMKM yakni tambahan subsidi bunga dan penundaan angsuran pokok.
Iskandar menyebutkan realisasi tambahan subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) sudah diberikan kepada 5,8 juta debitur dengan baki debet mencapai Rp110 triliun.
Sedangkan penundaan angsuran pokok paling lama enam bulan diberikan kepada 1,38 juta debitur dengan baki debet Rp38,2 triliun dan relaksasi KUR berupa perpanjangan jangka waktu diberikan kepada 1,37 juta debitur dengan baki debet Rp37,23 triliun.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua tahun ini mencapai angka terendah yakni negatif 5,32 persen berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai dampak pandemi COVID-19.
Pemerintah akan menggenjot realisasi anggaran PEN yang saat ini baru terealisasi 22,4 persen dari total Rp695,2 triliun agar terjadi tren membaik bagi ekonomi Indonesia pada kuartal selanjutnya.
