Jakarta (ANTARA) - Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2E LIPI) menilai stimulus untuk mendorong permintaan (demand) atas produk UMKM lebih efektif ketimbang memberikan stimulus di sisi pasokan (supply).
"Tahap pertama, menurut kami harus bisa menstimulus sisi permintaan atas produk UMKM dan ini akan lebih efektif," kata Kepala P2E LIPI Agus Eko Nugroho dalam webinar bertajuk Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Kinerja UMKM: Mitigasi dan Pemulihan di Jakarta, Senin.
Stimulus terhadap permintaan produk UMKM akan membantu pelaku usaha untuk bisa bertahan.
Baca juga: LIPI buat masker kain berlapis tembaga perusak virus COVID-19
Agus menjelaskan stimulus untuk mendorong permintaan akan produk UMKM bisa dilakukan dengan melonggarkan pergerakan orang untuk berusaha dan bekerja; melakukan penyerapan produk UMKM oleh pemerintah; membuka secara bertahap serta mengatur kembali pusat-pusat niaga; serta membuka tempat wisata.
"Juga pelonggaran kredit konsumsi seperti KPR, KTA untuk mendorong permintaan. Ini menurut kami tentu harus terpenuhi juga prasyaratnya yaitu dengan tetap menjaga protokol kesehatan," katanya.
Pada tahap kedua, yang perlu dilakukan adalah mendorong platform online memperluas kemitraan dengan UMKM. Beberapa hal yang bisa dilakukan yakni dengan mempermudah akses kemitraan, asistensi standard serta fasilitas stimulus bagi platform online. Di sisi lain, platform online juga didorong untuk gencar mempromosikan barang dagangan dari para pendatang baru.
Baca juga: LIPI kirimkan sampel obat antiviral COVID-19 ke Kyoto untuk uji in vitro
Selain itu, pemerintah juga perlu mendorong pemerintah daerah melakukan penguatan komponen rantai pasok lokal, menggunakan produk-produk riset dalam negeri untuk meningkatkan daya saing, memfasilitasi impor bahan baku untuk UMKM serta memberikan kredit bagi UMKM.
"Ada pun untuk jangka menengah, harus ada adaptive supply chain untuk barang strategis, market intelligent untuk pasar ekspor baru, juga memperkuat lembaga keuangan bukan bank serta menyinergikan dengan perbankan dalam pembiayaan UMKM," katanya.
Fasilitas trading house dan logistik bagi UMK, termasuk petani dan nelayan juga harus diberikan. Demikian pula peningkatan akurasi dan pemutakhiran data UMKM serta pengembangan klinik UMKM berbasis digital.
