Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Kementerian Keuangan yakni Shalia A Joya (Kasi Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah IV B) dan Yanuar Andriaya Putra (Kasi Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah III B).
Para peserta mendapatkan pembekalan tugas dan fungsi TAPD serta mandatory spanding, kebijakan perencanaan pembangunan nasional, tata cara penyusunan perencanaan dan anggaran, analisis standar belanja (ASB), standar satuan harga (SSH), serta hibah bantuan sosial.
Kegiatan yang diprakarsai BPKAD Batola tersebut diselenggarakan selain untuk meningkatkan pemahaman dalam perencanaan penyusunan APBD juga untuk meningkatan kapasitas dan tugas-tugas TAPD.
Bupati Batola Hj Noormiliyani AS saat membuka kegiatan mengingatkan strategi pengawalan, implementasi, dan pelaksanaan dalam upaya mewujudkan Misi Batola Setara.
Dia mengatakan tema, fokus, dan program prioritas memasuki tahun ke tiga periodesasinya bersama Wabup H Rahmadian Noor.
Menurutnya, tema pembangunan di tahun 2021 Meningkatkan Kualalitas Pelayanan, Menuju Kesetaraan, sedangkan program prioritas ada empat yaitu mengembangkan konektivitas dan infrastruktur wilayah untuk mengurangi kesenjangan, meningkatkan kualitas SDM dan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi, serta memantapkan reformasi birokrasi.
Selain merealisasikan dan mengimplementasikan keempat prioritas ini dalam program dan kegiatan yang dituangkan ke dalam APBD setiap tahunnya, TPAD juga wajib menyesuaikan dengan kebijakan baru pemerintah.
Hal itu, seiring diberlakukannya Peraturan Pemerintah No.12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No.58/2005 yang telah dicabut pemberlakuannya, serta mendukung program kerja Pemerintah Nasional yang baru (periode 2019-2024) maupun program kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Kalsel Mapan,” ucapnya.
Workshop Peningkatan Kapasitas TAPD itu juga diikuti Wakil Bupati H Rahmadian Noor dan Pj Sekda H Abdul Manaf.
