Jakarta (ANTARA) - Bandara Nop Goliat yang ada di Dekai, Kabupaten Yahukimo, akan dibidik menjadi bandara penopang distribusi logistik di Papua guna membantu peran Bandara Wamena yang sudah melebihi kapasitas (overloaded).
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang ditemui seusai rapat koordinasi dengan kepala daerah Papua dan Papua Barat di Jakarta, Minggu, mengatakan Bandara Dekai memiliki karakteristik yang ideal untuk menjadi pusat logistik karena bisa dicapai dari berbagai wilayah.
"Yang kita inginkan, distribusi logistik yang akan datang tidak dari Timika dan Jayapura ke Wamena tapi juga ke Dekai. Dekai ini bisa dicapai dari selatan, dari dua tempat yaitu Asmat dan Mapi," katanya.
Selain bisa diakses dari sejumlah titik di Papua, Bandara Dekai juga bisa dicapai melalui jalur sungai sehingga pola distribusi logistik di masa depan menjadi lebih baik. Sementara Bandara Wamena berada di dataran tinggi yang sulit dicapai dari daerah lain.
Bandara Dekai, lanjut Budi, juga telah memiliki panjang landas pacu (runway) 2.300 meter dan bisa dikembangkan hingga 2.500 meter. Kontur tanah di Dekai pun rata sehingga dinilai tidak sulit untuk dikembangkan.
"Saya sudah ke sana dan kami bahkan sudah meninjau sampai ke pelabuhan, sampai ke Asmat. (Bandara Dekai) ideal sekali," ujarnya.
Budi juga menyebut distribusi logistik melalui Dekai nantinya bisa dihubungkan dengan kapal yang melewati sungai sehingga bisa mengangkut lebih banyak muatan yakni hingga 200 ton.
Baca juga: Bandara Syamsuddin Noor siap beroperasi pertengahan November
"Kalau ke Wamena itu sudah 'overloaded' dan sudah mengganggu 'safety'," katanya.
Selain alasan Bandara Wamena yang sudah terlampau padat, Budi mengatakan masalah pendanaan proyek infrastruktur juga menjadi kendala.
Pasalnya, jika hanya mengandalkan Bandara Wamena sebagai satu-satunya pusat distribusi logistik, pemerintah harus merogoh kocek paling tidak Rp1,8 triliun untuk mengembangkan Bandara Wamena.
"Wamena kita lihat investasi yang dibutuhkan Rp1,8 triliun karena harus melakukan perpanjangan, menguruk lahan dan sebagainya. Karena itu kami pikirkan akan kami batasi sesuai kemampuan. Kami tidak akan merekayasa konstruksi yang mahal," katanya.
Baca juga: Tiga bandara dikerjasamakan diharapkan hemat APBN Rp100 miliar
