Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan mencatat defisit APBN hingga 31 Maret 2019 mencapai Rp102 triliun atau 0,63 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Defisit anggaran kuartal I 2019 itu meningkat tipis dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu yang sebesar 0,58 persen dari PDB.
"Defisit kuartal I 2019 0,63 persen dari PDB, target defisit tahun ini 1,84 persen dari PDB," ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suahasil Nazara dalam jumpa pers kondisi APBN terkini di Jakarta, Senin.
Berdasarkan data Kemenkeu periode April 2019, realisasi defisit berasal dari selisih realisasi pendapatan negara yang lebih kecil dibandingkan belanja negara. Hingga akhir kuartal I 2019, realisasi pendapatan negara sebesar Rp350,1 triliun atau 16,17 persen dari alokasi Rp2.165,1 triliun. Penghimpunan pendapatan negara itu meningkat 4,9 persen dibandingkan periode sama di 2018.
Pendapatan negara tersebut ditopang oleh penerimaan pajak sebesar Rp248,98 triliun atau 15,78 persen dari target Rp1.577,6 triliun. Realisasi tersebut secara tahunan tumbuh 1,82 persen.
Selain itu, penerimaan kepabeanan dan cukai yang melonjak 73,04 persen secara tahunan menjadi Rp30,97 triliun atau 14,83 persen dari target Rp208,82 triliun.
Sedangkan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) turun 1,47 persen menjadi Rp70,04 triliun atau. Penurunan ini terjadi karena merosotnya harga minyak dan komoditas lainnya selama kuartal I 2019.
Untuk belanja negara hingga kuartal I 2019 mencapai Rp452,06 triliun atau naik 7,75 persen secara tahunan.
Belanja negara itu terkerek dari belanja pemerintah pusat yang meningkat 11,4 persen menjadi Rp260,7 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang mencapai Rp191,33 triliun atau tumbuh 3,09 persen.
Dalam pagu belanja pemerintah, terdapat kenaikan signifikan belanja bantuan sosial secara tahunan hingga 106,6 persen mencapai Rp36,9 triliun atau 38 persen dari pagu bantuan sosial APBN 2019 yang sebesar Rp224,41 triliun.
Dengan selisih antara belanja dan pendapatan negara itu, defisit keseimbangan primer tercatat Rp31,38 triliun.
