Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - 20 orang pengelola Lembaga Pelatihan Kerja Swasta(LPKS) se Kalimantan Selatan(Kalsel) mengikuti pelatihan pengelola Lembaga Latihan Kerja(LLK) selama dua hari dari tanggal 20 hingga 21 Agustus 2018 yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalsel, di Hotel Amaris.
Kepala Bidang Pembinaan Pelatihan Produktifitas dan Penempatan Tenaga Kerja (P4TK) Disnakertrans Kalsel H Idehamsyah, di Banjarmasin, Senin (20/8), mengatakan kegiatan ini menjadi ajang silaturrahmi antara Disnakertrans, instruktur atau pengelola yang juga merupakan pengurus Himpunan Lembaga Latihan Swasta Seluruh Indonesia(HILLSI) se Kalsel.
Baca juga: LPKS HST divisitasi untuk penilaian akreditasi Kemnaker RI
"Kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kompetensi instruktur atau pengelola di masing-masing LPKS, sekaligus untuk merumuskan masukan dan usulan untuk pagu anggaran pembinaan pelatihan kerja di Disnakertrans Kalsel," katanya, saat memberikan sambutan mewakili Kepala Disnakertrans Kalsel H Sugian Noorbah.
Dijelaskan dia, pelatihan ini juga sejalan dengan program pemerintah pusat, Presiden RI Joko Widodo telah mencanangkan ditahun 2019 tentang pembentukan Sumber Daya Manusia(SDM) melalui pelatihan sebanyak 400 ribuan orang secara nasional, dan bila dibagi di 33 provinsi maka kouta setiap kabupaten akan melatih rata-rata 1.000 orang.
Baca juga: Video - HILLSI Kalsel gelar sosialisasi dan bimtek akreditasi
Untuk menyukseskan program tersebut, maka pihak dia akan menjalin sinergi atau kemitraan dengan pengurus DPD HILLSI Kalsel, kemitraan ini baik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota, termasuk untuk memantapkan persiapan program diperlukan peningkatan kompetensi pengelola dan instruktur ini.
Pimpinan LPKS Dahlia Wahidah, mengatakan menyambut baik terlaksananya LLK dan berterimakasih kepada Kepala Disnakertrans Kalsel atas kepercayaan untuk menggandeng HILLSI sebagai mitra dalam memajukan LPKS di Kalsel.
Baca juga: Tiga Organisasi Mitra Kursus Dibentuk Di Batola
"Kami juga mengusulkan agar HILLSI dilibatkan dalam pendampingan akreditasi ke kabupaten atau kota, penilaian kinerja LPK oleh HILLSI dan perlunya sertifikasi bagi pengelola LPK dan instruktur," katanya, yang juga menjabat Ketua DPD HILLSI Kalsel.
Dalam kegiatan ini juga dirangkai dengan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD HILLSI Kalsel I, yang dibagi dalam tiga komisi yang bertugas untuk membahas pengembangan organisasi, program kerja yang akan dilaksanakan dan rekomendasi untuk DPP, Direktorat Jenderal Binalattas dan Disnakertrans Kalsel.
