Ketua Panitia Slametno, di Balangan, Kamis (5/7), mengatakan kegiatan ini digelar dengan mendatangkan tim KA-LPK karena masih rendahnya Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan Balai Latihan Kerja (BLK) yang terakreditasi di Provinsi Kalsel sampai dengan tahun 2018.
Baca juga: Wahidah Pimpin HILLSI Kalimantan Selatan
"Melalui sosialisasi dan bimtek akreditasi kita harapkan dapat mewujudkan akreditasi bagi LPK di Kalsel untuk meningkatkan mutu pelatihan kerja, seiring dengan tuntutan kebutuhan tenaga kerja di Dunia Usaha/Dunia Industri (DU/DI) dan kompetensi lulusannya," katanya, saat menyampaikan laporan, di Aula Disdik Balangan.
Dijelaskan dia, tim dari KA-LPK memberikan penjelasan dari delapan standar bagi LPK untuk mendapatkan akreditasi, dan bagi Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) yang mengurus izin kursusnya di Dinas Perijinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) tetap harus mengurus izin untuk LPKnya.
Satu lembaga kursus atau pelatihan dibolehkan memiliki dua izin, satu izin atas rekomendasi dari Dinas Pendidikan setempat berupa izin operasional kursus LKP dan satu izin LPK atas rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja.
Menurut dia, lembaga yagn terakreditasi KA-LPK akan mendapatkan prioritas dalam mengakses bantuan pelatihan kerja dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia (Kemnaker RI), dengan kouta satu sampai tiga paket per lembaga yang terakreditasi.
Baca juga: Norlaila Yuliyanti Terpilih Ketua HILLSI HST
"Lembaga yang mengikuti kegiatan ini, diwajibkan segera menyiapkan borang akreditasi selama dua minggu dari sekarang untuk siap diakreditasi oleh KA-LPK," katanya, yang juga menjabat bidang akreditasi, standarisasi dan sertifikasi DPP HILLSI serta Wakil Ketua DPD HILLSI Kalsel.
Kegiatan ini dibuka secara resmi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Balangan, H Haryono dan diikuti 45 LPK se Kalsel, dengan narasumber dari KA-LPK Kalsel dan Kemnarker RI Kasubdit Perizinan dan Akreditasi Lembaga,Irwan Arifiyanto, dan Kasi Perizinan Lembaga Agung Cahyana.
