Kajati: Setidaknya Kalsel perlu tambahan 400 jaksa

Kajati Kalsel Ade Adhyaksa bersama istri dan didampingi Kajari Banjarbaru Silvia Desty Rosalina memotong tumpeng dalam syukuran HBA ke-58. (antarakalsel/foto/firman)

Jumlah jaksa saat ini hanya berkisar 200 orang, kalau melihat jumlah penduduk dan tingkat beban kerja maka idealnya butuh minimal tambahan dua kali lipatnya

Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan (Kajati Kalsel) Ade Adhyaksa mengungkapkan, setidaknya daerah ini perlu tambahan 400 jaksa lagi untuk memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) di jajaran Kejati Kalsel.

"Jumlah jaksa saat ini hanya berkisar 200 orang, kalau melihat jumlah penduduk dan tingkat beban kerja maka idealnya butuh minimal tambahan dua kali lipatnya," terang Ade di Banjarbaru, Senin.

Hal itu dikatakan Ade kepada wartawan di sela syukuran Hari Bhakti Adhyaksa ke-58 di Aula Kantor Kejari Banjarbaru. Dimana sebelumnya juga dilaksanakan upacara peringatan HBA yang diikuti jajaran Kejari di Kalsel dan juga tamu undangan lainnya seperti dari TNI, Polri dan berbagai instansi samping serta pemda.

Menurut Ade, meski mengalami kekurangan SDM, namun tidak menjadikan alasan jajarannya untuk tidak berbuat yang terbaik dalam kinerja.

"Pada momentum ini, saya mengharapkan insan Adhyaksa bisa lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Kemudian juga lebih dekat dengan masyarakat supaya keberadaan Kejaksaan dapat dirasakan kehadiran dan manfaatnya," ucap Ade menekankan.

Untuk itu, di tengah banyaknya kekurangan sebagai penegak hukum, Kajati ingin peran pendampingan pembangunan oleh Kejaksaan tetap harus maksimal supaya hasil pembangunan dapat dinikmati masyarakat dengan tepat waktu dan tepat guna.

Tak hanya soal SDM jaksa yang masih minim, tenaga staf tata usaha yang membantu jaksa sendiri dalam urusan administrasi juga jauh dari cukup. Hal ini disebabkan selama beberapa tahun ada kebijakan moratorium alias tidak melakukan rekrutmen.

"Jadi, kebutuhan jaksa otomatis diiringi kebutuhan staf tata usaha yang lebih besar lagi," beber pria yang pernah menjabat Kajari Batulicin (Tanah Bumbu) itu.

Oleh karena itu, diakui Ade dalam upaya pengembangan struktur organisasi secara makro mengaplikasikannya ternyata tidak mudah. Dia mencontohkan, Eselon 5 jumlah jaksa di Kalsel tidak memenuhi sehingga harus meminta tambahan jaksa luar Kalsel. Sedangkan secara nasional pangkat dan golongan ajun jaksa juga kurang.

"Misalnya saja untuk pengembangan Kasubsi Narkoba di Kejari, jaksa yang menjabat ada namun ruangnya tidak ada. Kan otomatis ada penambahan sarana dan prasarana lagi seperti meja kursi dan sebagainya," tandasnya.