HST mantapkan pelayanan publik dan stabilitas ekonomi

Barabai, (Antaranews Kalsel) - Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) menyampaikan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2019 saat rapat paripurna di Gedung DPRD HST, Selasa (17/7).

Menurut Plt Bupati HST H A Chairansyah, pada tahun 2019 mendatang sesuai dengan tahapan RPJMD, tema pembangunan yang akan diusung adalah pemantapan pelayanan publik dan stabilitas ekonomi.

"Tema pembangunan ini menyiratkan bahwa di tengah perubahan situasi kondisi yang begitu cepat dan kadang kala tak menentu serta keterbatasan kemampuan keuangan daerah, maka kita harus mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," katanya.

Pemerintah juga harus mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi menjadi pertumbuhan ekonomi yang inklusif yang bisa berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan pemerataan pembangunan.

"Hal ini sedapat mungkin akan kita implementasikan melalui kebijakan-kebijakan lewat APBD," kata Chairansyah.

Secara umum menurutnya implementasi tersebut dimuat dalam garis besar kebijakan umum APBD yaitu kebijakan pendapatan, kebijakan belanja dan kebijakan pembiayaan.

Pada aspek kebijakan pendapatan pada tahun anggaran 2019, proyeksi pendapatan tidak lebih baik dari tahun ini. Pendapatan daerah pada tahun 2019 mendapatang diproyeksikan sebesar Rp1.171 Triliun.

Seiring dengan kebijakan pendapatan daerah yang diambil, maka akan disesuaikan dengan kebijakan belanja daerah. Secara keseluruhan pagu belanja daerah diproyeksikan hanya Rp1,188 Triliun, turun dari realisasi belanja pada tahun 2017.

Dari belanja tersebut, belanja tidak langsung adalah sebesar Rp453,6 Miliar dan belanja langsung Rp734,8 Miliar.

Sedangkan pada aspek kebijakan pembiayaan memang kemampuan keuangan untuk membiayai program dan kegiatan menjadi terbatas.

Dengan kemampuan keuangan yang ada hanya cukup untuk membiayai program dan kegiatan rutin dan program non infrastruktur atau belanja modal. Dengan demikian belanja infrastruktur sangat bergantung pada alokasi DAK dari Pemerintah Pusat.

"Dari pagu belanja langsung yang kita proyeksikan sebesar Rp734,85 Miliar, hampir 50 persen belanjanya tergantung dari alokasi DAK," kata Chairansyah.

Menurutnya rancangan yang disampaikan tersebut masih bisa berubah apabila nantinya terjadi perubaan kebijakan dari Pemerintah Pusat khususnya terkait alokasi dana transfer baik dana perimbangan maupun dana penyesuaian dan petunjuk teknis penggunaan DAK baru.