Kepala Dinas PPKBPPPA HSS, Is Susilastuti, di Kandangan, Kamis (12/7), mengatakan workshop yang dirangkai dengan pengukuhan koalisi kependudukan periode 2018-2021 dilakukan untuk mencari model atau solusi strategis pengendalian dampak kependudukan dan koalisi kependudukan dibentuk dari unsur masyarakat.
"Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten HSS, di 2017 jumlah penduduk di Kabupaten HSS sebanyak 229.889 jiwa, dari jumlah penduduk tersebut komposisi terbanyak, usia 5-9 tahun sebanyak 22.011 jiwa, usia 10-14 sebanyak 20.207 jiwa, dan usia 15-19 sebanyak 18.708 jiwa atau 26, 50 persen," katanya, saat menyampaikan laporan.
Baca juga: Kader PPKBD HSS Perkuat Kinerja Penyuluh KB
Dijelaskan dia, untuk usia 15-19 tahun ini rentan terjadinya pernikahan usia dini, maka berbagai upaya dilakukan Pemkab HSS untuk menekan atau mengatur jumlah penduduk, Pemkab HSS sudah menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) nomor 97 tahun 2016, tentang pencegahan pernikahan usia anak dan penandatanganan komitmen pencegahan pernikahan dini.
Begitupun, berdasarkan data Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama (KUA) angka pernikahan dini di Kabupaten HSS terus ditekan pemerintah setempat, bahkan di tahun 2017 sudah berhasil menurun dibandingkan tahun 2016 lalu.
2016 angka pernikahan dini dibawah usia 20 tahun sebanyak 29,95 persen dan tahun 2017 menjadi 23, 65 persen, maka berdasarkan data ini telah ada penurunan sebanyak 6,30 persen selama satu tahun, sedangkan pasangan usia subur sudah melakukan KB sebanyak 76 persen dari target pusat 74 persen.
"Hasil ini tentunya sangat menggembirakan karena penurunan angka pernikahan dini di Kabupaten HSS berkat komitmen Pemkab HSS yang telah berhasil dalam melakukan berbagai program terkait usaha pencegahan pernikahan usia dini," katanya.
Baca juga: Deklarasi Cegah Perkawinan Anak Usia Dini HSS
Menurut dia, saat ini terus secara gencar pihak dia melakukan himbauan kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya orang tua, anak-anak serta seluruh pemangku jabatan strategis baik ditingkat kabupaten, kecamatan dan desa supaya mencegah pernikahan sejak dini.
Selain itu, pihak dia juga melakukan penandatanganan nota kesepahaman pencegahan perkawinan pada usia anak tahun 2017 mulai dari tingkat kabupaten sampai desa, serta deklarasi ke sejumlah SLTA sederajat, mendorong para guru, kepala sekolah (kepsek) dan orang tua bisa mendorong anak-anaknya supaya terus sekolah minimal sampai lulus SLTA sederajat .
Upaya lainnya juga dilakukan melalui para petugas lapangan KB (PLKB) yang tersebar diseluruh Kecamatan untuk melakukan penyuluhan mulai tingkat desa dan kelurahan, karena kebiasaan menikahkan anak di usia dini harus diubah, sebab banyak merugikannya diantaranya dapat mengganggu kesehatan ibu saat mengandung dan melahirkan.
Baca juga: Penurunan Perkawinan Usia Anak Tingkatkan IPM HSS
Penjabat Bupati HSS, H Dahnial Kifli, mengatakan menyambut baik workshop yang dilaksanakan supaya dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan para peserta yang mengikutinya dalam rangka penetapan model solusi strategis pengendalian dampak kependudukan.
"Saya berharap dengan dikukuhkannya pengurus koalisi Indonesia untuk kependudukan dan pembangunan Kabupaten HSS, bisa melakukan upaya dan mendorong baik melalui pemikiran dan kegiatan untuk kesejahteraan kependudukan di daerah kita," katanya, saat memberikan sambutan membuka kegiatan Workshop, bertempat di Aula Dinas PPKBPPPA HSS, Kandangan.
Turut berhadir, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Kalimantan Selatan (Kalsel) Hj.Antung Fatmawati, Perwakilan BKKBN Provinsi Kalsel Kal-sel, pengurus Koalisi Kependudukan Provinsi Kalsel, para camat dan para peserta workshop.
