Hal itu diisampaikan masyarakat dalam kegiatan Reses Wakil Ketua I DPRD Balangan, H Syabirin di Desa Gulinggang, Tawahan, Marias dan Sungai Batung, Masa Sidang I, Tahun Sidang 2018, Daerah Pemilihan (Dapil) 2 Kecamatan Juai-Halong.
Dikatakan, warga Sungai Batung berharap Pemerintah Kabupaten Balangan, melalui Dinas Kesehatan serta Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan setempat, agar kembali melakukan riset serta uji laboraturium terhadap air sungai di wilayah Sungai Batung.
"Air merupakan hajad hidup orang banyak, sehingga apa yang menjadi keluhan warga setempat terkait kadar kesehatan dan kebersihan air sungai mereka, patut dilakukan penelitian dan pengambilan sample untuk diperiksakan di laboraturium, apakah layak di konsumsi atau tidak, mengingat berdekatan dengan aktivitas tambang," sampai Syabirin, Kamis (22/1) di Paringin.
Selain itu, mereka juga berharap agar Analisis Mengenai Dampak Alam dan Lingkungan (Amdal) perusahaan di Kecamatan Juai ditinjau kembali.
"Pihak warga Sungai Batung juga berharap adanya bantuan pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta Majelis Ta'lim, dimana warga telah menyiapkan lahan untuk bangunan Paud serta bangunan Majlis Ta'lim tersebut," paparnya.
Kemudian terkait Pemerintah Kabupaten Balangan dan Pihak Perusahaan, agar lebih memberikan kesempatan kerja pada warga Kecamatan Juai dan Halong.
Memang lanjut H Syabirin, banyak permintaan warga, diantaranya, bantuan pertanian, peternakan, perbaikan jalan, kemudian siring sungai dan jalan, namun semua itu akan kita tampung dahulu, dan akan kita sampaikan ke Pemerintah Kabupaten Balangan, serta rapat anggota dewan nantinya.
Kegiatan Reses sendiri lanjut H Syabirin, bukan sekedar kegiatan mendengarkan aspirasi warga di daerah pemilihan anggota dewan, namun lebih kepada suara aspirasi warga kepada wakil rakyat yang duduk di DPRD serta kepada Pemerintah Kabupaten Balangan itu sendiri.
Tentunya semua usulan dan aspirasi warga tersebut akan terus diajukan serta disampaikan hingga ke Pemerintah Kabupaten Balangan, akan tetapi tidak semua bisa langsung dikerjakan atau terealisasi.
"Semua butuh waktu serta penyesuaian dengan rencana pengembangan dan pembangunan pemerintah, terlebih terkait kepentingan yang bersifat mendesak dan mempengaruhi hajad hidup orang banyak, sehingga usulan tersebut baru bisa di selaraskan," jelasnya.
