Banjarmasin (Antaranews Kalsel) - Anggota DPR-RI HM Aditya Mufti Ariffin mengharapkan, kasus Bupati Hulu Sungai Tengah terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi beberapa hari lalu menjadi yang terakhir di provinsi tersebut.
"Saya kira di Kalimantan Selatan (Kalsel) sudah ada operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu seharusnya menjadi pembelajaran," lanjutnya usai syukuran Hari Lahir ke-45 PPP di Banjarmasin, Jumat sore.
Anggota DPR-RI dua periode dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) asal daerah pemilihan Kalsel bergelar sarjana dan magister hukum itu menyatakan turut prihatian atas kejadian yang menimpa pemimpin daerah "Bumi Murakata" Hulu Sungai Tengah (HST) tersebut.
"Kita berharap kasus Bupati HST tersebut tidak sampai mengganggu pelaksanaan pembangunan Bumi Murakata yang kini terdiri atas sembilan wilayah kecamatan itu," demikian Upi.
OTT KPK pertama yang menimpa Kalsel, yaitu terhadap mantan Bupati Tanah Laut (Tala) dan juga eks Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) provinsi tersebut, H Adriansyah dengan panggilan Aad.
Kemudian terhadap Ketua DPRD Kota Banjarmasin Iwan Rusmali dari Partai Golkar, serta Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bandarmasih milik pemerintah kota (Pemkot) setempat.
Sedangkan OTT terhadap Bupati HST H Abdul Latief atas dugaan suap menyuap proyek pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Damanhuri Barabai (165 kilometer utara Banjarmasin, ibukota kabupaten tersebut).
Dalam kasus OTT orang nomor satu di jajaran pemerintah kabupaten (Pemkab) tersebut juga melibatkan Plt Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) HST serta kontraktor.
