Kotabaru, 4/4 (ANTARA) - Kalangan wakil rakyat Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan menilai bahwa pelayanan jasa asuransi kesehatan Bumi Putera kepada para anggota DPRD kurang maksimal.
Ketua DPRD Kotabaru Alpidri Supian Noor MAP Rabu, mengatakan, selama ini kami kurang diperhatikan oleh mereka, padahal anggaran yang diberikan kepada Bumi putera sekitar Rp798 juta setiap tahunnya.
"Untuk apa anggaran tersebut dikeluarkan kalau tidak digunakan untuk melayanai," kata Alpidri.
Selain itu, tambah Alpidri, kontrak kerja juga sudah ditandatangani enam bulan yang lalu dan tepatnya pada 9 Oktober 2011.
Kader Partai Golkar juga menambahkan, kami meminta agar dalam waktu satu minggu pihak asuransi dapat meningkatkan pelayanan yang selama enam bulan ini tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
Anggota Komisi II DPRD Suji Hendra juga mengatakan agar kinerja dari jasa asuransi Bumi Putera lebih ditingkatkan lagi terutama pelayanan dan tidak mementingkan bisnis semata.
"Saya melihat selama enam bulan ini kami belum dilayanai dengan baik," ujar Suji.
Karena selama kami berobat harus tetap membayar, sehingga seolah-olah jasa asuransi tidak berguna dan tidak bekerja sebagai mana mestinya.
"Seharusnya kontrak kerja ini di tinjau ulang sebelum kita melanjutkan," kata anggota Komisi II yang lain H Syaiful Bahri M Si.
Karena ada beberapa pasal yang termuat di dalam kontrak tersebut tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, sehingga perlu diadakan perubahan, imbuhnya.
Kepala Cabang Jasa Asuransi Bumi Putera Abdul Rajab mengatakan, kami hanya sebatas menawarkan jasa kepada DPRD, dan ternyata mereka berminat untuk mengadakan kontrak kerja.
"Akhirnya kami menandatangani kontrak tersebut, dan karena kurangnya koordinasi dengan kita sehingga di lapangan terjadi sedikit keluhan-keluhan," kata Rajab.
