Kandangan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalimantan Selatan (Kalsel) berhasil mempertahankan predikat Zona Hijau Kualitas Tinggi opini Ombudsman RI, berdasarkan data terbaru per Januari 2026.
Keberhasilan Pemkab HSS ini diketahui dari hasil kegiatan Penilaian Mal Administrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025 oleh Ombudsman Republik Indonesia secara daring, yang diikuti jajaran Pemkab HSS dari Aula Media Center, Setda HSS, Kandangan, mengutip pers rilis Diskominfo HSS, Jumat.
"Salah satu lokus penilaian utama yang menjadi motor penggerak transformasi ini adalah RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan, yang dinilai berhasil mengimplementasikan standar pelayanan bebas mal administrasi," kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten HSS Efran
Pihaknya menyampaikan bahwa keikutsertaan secara daring ini merupakan bentuk keseriusan daerah dalam memantau hasil evaluasi nasional.
Baca juga: Pemkab HSS raih kategori utama pencapaian UHC Award 2026
Sehari sebelumnya, pada 28 Januari 2026, Pemkab HSS bersama pemerintah daerah se-Kalsel juga telah menandatangani Nota Kesepakatan dengan Ombudsman RI.
"Kesepakatan ini bertujuan untuk mempercepat penanganan laporan masyarakat dan melakukan pencegahan mal administrasi hingga ke level pemerintahan desa. Kami ingin memastikan masyarakat merasakan langsung kehadiran pemerintah melalui layanan yang cepat, tepat, dan tanpa pungli," ujar Efran.
Adapun tahun 2025 menjadi momentum transformasi bagi Ombudsman RI, penilaian yang sebelumnya berfokus pada kepatuhan administratif kini berevolusi menjadi pemberian Opini Ombudsman RI.
Hal ini berfungsi sebagai barometer kualitas layanan publik yang lebih mendalam, mencakup empat dimensi utama, yakni Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana prasarana, Pemenuhan standar pelayanan publik.
Baca juga: Pemkab HSS gelar pendampingan dan evaluasi pembangunan daerah
Serta, persepsi masyarakat terhadap potensi mal administrasi, kecepatan dan ketepatan tindak lanjut atas laporan masyarakat.
Secara nasional, penganugerahan tahun ini mencakup 310 lokus penilaian, termasuk kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Keberhasilan HSS bertahan di zona hijau menempatkan kabupaten ini sejajar dengan daerah unggulan lainnya seperti Kota Denpasar dan Kabupaten Badung dalam hal integritas pelayanan publik.
Kegiatan ini turut dihadiri Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Orpad) Setda HSS, jajaran pimpinan daerah, di antaranya Kepala BKPSDM, Inspektur Daerah, Kepala Dinas Sosial, Direktur RSUD Kandangan, Kabag Tapem, Kabag Orpad selaku pelaksana teknis, serta beberapa perwakilan OPD lainnya.
