Banjarbaru (ANTARA) - Reses yang dilakukan anggota DPRD Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan Mardiana disambut hangat warga yang menyampaikan aspirasi agar pengaspalan jalan diperjuangkan wakil rakyat tersebut.
"Kami telah memperjuangkan dan sudah mengupayakan sejak lima tahun lalu tetapi karena keterbatasan anggaran sehingga belum terealisasi dan tahun depan semoga sudah bisa diaspal," ujarnya di Banjarbaru, Ahad.
Menurut Mardiana, pihaknya telah melakukan reses dan silaturahmi dengan warga Jalan Makmur yang masuk daerah pemilihan 3 wilayah Kecamatan Liang Anggang saat dirinya maju sebagai caleg 2024.
Baca juga: Tim sekretariat DPRD Banjarbaru monitor reses anggota dewan
Politisi perempuan dari PPP itu menuturkan, saat reses dilakukan pada Kamis (2/10) sejumlah aspirasi disampaikan warga mulai masalah infrastruktur jalan, kebutuhan sarana ibadah dan penerangan jalan umum.
"Salah satu keluhan utama warga adalah kondisi Jalan Makmur yang puluhan tahun belum tersentuh pengaspalan, meskipun jalan sudah digunakan sejak lama oleh warga," ungkap Mardiana.
Disebutkan Mardiana, penuturan Ibu Agus warga yang hadir pada reses itu, Jalan Makmur digunakan warga sejak tahun 2006 hingga sekarang belum juga diaspal sementara jalan di perumahan baru sudah beraspal.
"Aspirasi masyarakat ini tentu kami perjuangkan baik pengaspalan jalan dan permintaan perempatan jalan yang dipasangi rambu sehingga bisa mencegah kecelakaan terutama di area menuju masjid," ucapnya.
Warga lainnya Karno, yang tinggal di Komplek Griya Milenia Residence, menyampaikan aspirasi terkait pembangunan Musala Al Hijrah yang juga terkendala dana sehingga perlu tambahan dana bantuan.
"Sertifikat tanah fasum komplek belum dipisah developer dan masih menjadi satu dengan jalan sehingga pembangunan musala tidak dapat bantuan dari pemerintah. Harapan kami, ini diperjuangkan," pinta Karno.
Baca juga: Ketua DPRD Banjarbaru reses di Guntung Manggis serap aspirasi masyarakat
Dikatakan Mardiana, permasalahan bantuan musala yang tidak dapat diberikan karena asetnya bukan milik pemerintah kota, akan diperjuangkan sehingga harapan warga menerima bantuan bisa terwujud.
"Banyak warga yang salah paham, dikira kalau tanah diserahkan kepada pemerintah maka akan diambil alih, padahal tidak begitu. Ini justru untuk mempermudah proses bantuan dan akan kami perjuangkan," tegasnya.
Mardiana mencontohkan pembangunan masjid besar di Jalan Kurnia yang mendapatkan bantuan hibah sebesar Rp200 juta tahun 2024 karena status tanahnya sudah resmi menjadi aset daerah.
"Jika sudah menjadi aset pemerintah maka bisa dibantu mulai dari atap, keramik, hingga operasional. Seperti di Mushola Sriwijaya, kami bantu Rp40 juta karena legalitas tanahnya sudah lengkap," ungkap Mardiana.
Dikatakan Mardiana, pihaknya juga siap memperjuangkan penerangan jalan umum dan fasilitas sumur yang digunakan untuk posyandu sehingga tidak kesulitan air bersih di pusat layanan kesehatan tersebut.
Ditambahkan Mardiana, setiap usul, saran dan masukan warga tentunya diperjuangkan dan partisipasi aktif warga yang disampaikan pada reses akan ditindaklanjuti sesuai kapasitas dan kemampuan keuangan daerah.
