Sekretaris F-PKS DPRD Provinsi Kalsel Firman Yusi di Banjarmasin, Jumat, mengatakan masukan tersebut disampaikan rapat pembahasan awal Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2026.
Baca juga: Ketua DPRD Kalsel dorong keadilan agraria lewat pendaftaran tanah ulayat
Pertemuan tersebut dibahas Komisi II DPRD Provinsi Kalsel yang melibatkan sejumlah mitra pemerintah daerah, seperti Bappeda, Badan Pendapatan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, serta Biro Ekonomi Setdaprov Kalsel.
Sesuai Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026, Firman mengungkapkan proyeksi pendapatan daerah Provinsi Kalsel mengalami penurunan dibandingkan periode 2025 yang disebabkan berbagai faktor eksternal dan internal.
"Secara eksternal, penurunan ini dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas utama seperti batubara, sementara secara internal, ada target pendapatan atau penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak tercapai,” ujar Firman.
Ia menekankan penting mengambil langkah optimalisasi pendapatan agar program strategis pemerintah untuk periode 2025–2029 tetap berjalan meski dengan beban fiskal yang cukup besar.
Baca juga: Rute internasional Bandara Syamsudin Noor berpeluang tarik investor ke Banua
Selain itu, DPRD Kalsel juga menyoroti perlu efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
“APBD 2026 telah dirancang sebesar Rp10,3 triliun. Harapannya, anggaran ini benar-benar dimanfaatkan secara efektif untuk mencapai tujuan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat Kalimantan Selatan,” ucap Firman.
Firman juga mengingatkan pembangunan dan kemakmuran masyarakat sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalsel 2025-2029 akan menghadapi tantangan cukup berat.
Rapat tersebut menjadi bagian penting dari proses perencanaan keuangan daerah untuk memastikan pembangunan daerah tetap berjalan optimal di tengah tantangan fiskal yang dihadapi.
Baca juga: Legislator Balangan apresiasi pelaksanaan festival budaya di Halong
