Rantau (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mengajukan rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025 pada Rapat Paripurna.
Bupati Tapin Yamani mengatakan bahwa dokumen perubahan ini disusun untuk menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan dinamika terkini dan arahan pemerintah pusat serta provinsi.
Baca juga: Tapin matangkan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih
“Penyesuaian dilakukan agar program dan target pembangunan tetap relevan dan sejalan dengan tantangan serta prioritas saat ini,” ujarnya, di Rantau, Kabupaten Tapin, Kamis.
Yamani menyebutkan, tema pembangunan Tapin 2025 difokuskan pada penguatan sumber daya manusia dan ekonomi lokal melalui layanan dasar, infrastruktur inklusif, serta transformasi sektor unggulan.
Ia mengungkapkan beberapa program prioritas yang diusulkan meliputi pengembangan agribisnis berbasis potensi lokal, transformasi sistem pengelolaan sampah di TPA Hatiwin, percepatan penurunan angka stunting, dan peningkatan efektivitas program pengentasan kemiskinan.
Dari sisi fiskal, kata Yamani, rancangan perubahan KUA-PPAS 2025 memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp2,248 triliun terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp143,3 miliar dan pendapatan transfer sekitar Rp2,1 triliun.
Baca juga: Kodim Tapin bersihkan sungai di wilayah padat warga
Sementara itu, total belanja daerah dirancang sebesar Rp2,236 triliun dengan rincian meliputi belanja operasional (Rp1,5 triliun), belanja modal (Rp415 miliar), belanja tak terduga (Rp25 miliar), serta belanja transfer (Rp284 miliar).
"Selisih antara pendapatan dan belanja mencatatkan surplus anggaran sebesar Rp11,3 miliar yang direncanakan untuk menutup pembiayaan netto," ucapnya
Yamani menyebutkan dengan keterbatasan fiskal, pemerintah hanya bisa mengakomodasi program berdasarkan skala prioritas.
Bupati Tapin berharap DPRD segera membahas dan menyepakati rancangan perubahan ini agar pembangunan berjalan optimal.
“Kami siap berdiskusi untuk menyempurnakan dokumen ini, demi kepentingan masyarakat Tapin,” katanya.
Baca juga: Tapin fixes TPA Hatiwin to meet Adipura standards
