Banjarmasin (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kemenkum Kalsel) berhasil mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang diserahkan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di Graha Pengayoman, Jakarta, Kamis.
"Predikat WBK ini menjadi bukti nyata keberhasilan Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik," kata Kepala Kanwil Kemenkum Kalsel Alex Cosmas Pinem kepada ANTARA di Banjarmasin, Kamis.
Dia menyebut capaian tersebut sekaligus mencerminkan konsistensi pelaksanaan reformasi birokrasi yang terus diperkuat di lingkungan Kementerian Hukum, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan.
Baca juga: Kemenkum Kalsel raih penghargaan Menteri Hukum atas kinerja unggul
Alex menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran atas dedikasi dan kerja keras yang telah ditunjukkan selama ini.
Capaian predikat WBK ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan.
"Kita telah bekerja dengan penuh integritas, disiplin, dan komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Alex.
Dia menegaskan keberhasilan meraih predikat WBK tidak hanya menjadi kebanggaan, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama untuk terus menjaga kepercayaan publik melalui peningkatan kualitas pelayanan dan penguatan budaya kerja berintegritas.
Baca juga: Kemenkum Kalsel antarkan Kelurahan Belimbing Raya Posbankum terbaik nasional
Menurutnya, predikat WBK bukanlah akhir dari proses, melainkan pengingat untuk terus berbenah, berinovasi, dan menjaga konsistensi dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani.
Ke depan, Kanwil Kemenkum Kalsel berkomitmen untuk terus memperkuat pembangunan Zona Integritas melalui peningkatan kinerja, penguatan pengawasan internal, serta pengembangan inovasi pelayanan, guna mendukung terwujudnya Kementerian Hukum yang profesional, berintegritas, dan terpercaya.
Penyerahan sertifikat WBK dilakukan bersamaan dengan penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Komitmen Bersama Tahun 2026 yang menandai penguatan komitmen Kementerian Hukum di seluruh tingkatan organisasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menekankan predikat WBK harus diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Ia juga mendorong agar transformasi digital terus diakselerasi sebagai bagian dari upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik.
