Pelaihari (ANTARA) - Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan Maria Ulfah menyebutkan, saat ini indeks anggaran responsif gender di Tanah Laut baru mencapai 17,87 persen.
"Indeks anggaran responsif gender di Tanah Laut jauh dari target nasional sebesar 40 persen," ujar Maria Ulfah, pada Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengarusutamaan Gender (PUG), Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) selama dua hari, dari 6 sampai 7 Mei 2025, di Pelaihari, Selasa.
Baca juga: Wabup Tala meyakini TMMD berdampak tingkatkan kualitas kehidupan masyarakat
Oleh karena itu, menurut dia, Bimtek tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas SDM perencana dan pelaksana pembangunan agar lebih memahami dan mampu mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga evaluasi program.
“PUG adalah strategi utama dalam mencapai tujuan SDGs kelima, yaitu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan," ucapnya.
P3AP2KB Tanah Laut, jelas dia, mendorong agar setiap perencanaan pembangunan daerah memperhatikan kebutuhan semua kelompok, termasuk perempuan dan kelompok rentan.
Baca juga: Pemkab Tanah Laut prioritaskan etika pada peserta didik PAUD
Selain itu, sambung dia, peserta juga akan dikenalkan dengan berbagai alat analisis gender.
Dianaltaranya, terang dia, seperti Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) serta studi kasus dari daerah lain yang telah berhasil mengimplementasikan PUG dengan baik.
Bimtek tersebut, papar dia, menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai instansi dari Bappeda, Inspektorat, BPKAD, Dinas PPPA Provinsi Kalimantan Selatan serta akademisi dari perguruan tinggi.
"Sebanyak 49 peserta dari OPD, tim driver PUG dan organisasi perempuan turut ambil bagian dalam pelatihan ini," demikian tutupnya.
Baca juga: Pemkab Tanah Laut dukung warga transmigran bangun desa
