Kotabaru (ANTARA) - Ketua DPRD Kotabaru Kalimantan Selatan Suwanti menyampaikan, pemerintah terus mengupayakan pemenuhan fasilitas pelabuhan terluar seperti di Pulau Maradapan Kecamatan Pulau Sembilan.
Hal itu disampaikan Suwanti setelah melakukan kordinasi dan konsultasi ke Ditjen perhubungan laut kementerian perhubungan RI beberapa waktu lalu.
Baca juga: Kalsel kembangkan Pelabuhan Mekar Putih jadi kawasan ekonomi khusus
"Kita mengupayakan pemenuhan kebutuhan penunjang transportasi masyarakat di sana karena wilayah mereka merupakan wilayah perairan," kata Suwanti di Kotabaru, dilaporkan, Kamis.
Ia menjelaskan, bentuk percepatan pembangunan di wilayah kepulauan terluar dari ibu Kota Kotabaru memerlukan sarana penunjang transportasi laut berupa pelabuhan yang hingga saat ini masih menjadi penantian masyarakat setempat.
"Karena masyarakatnya mayoritas menggunakan media transportasi laut, maka sangat dibutuhkan sekali dermaga atau pelabuhan, mengingat terbatasnya anggaran dana APBD untuk pembangunan dermaga ini khususnya dipulau Maradapan Kecamatan Pulau Sembilan," katanya.
Ia menambahkan, pihaknya dan pemerintah daerah melakukan upaya menyampaikan permohonan usulan program ini ke kementerian perhubungan RI.
Semoga disela instruksi presiden untuk melaksanakan efisiensi anggaran,dapat merealisasikan permohonan kami, karena beberapa tahapan untuk permohonannya sudah di laksanakan oleh dinas perhubungan Kabupaten Kotabaru.
"Karena dermaga ini dapat memenuhi kebutuhan akses transportasi, mempermudah distribusi logistik untuk kebutuhan sehari hari dan mempermudah aktivitas harian warga Kecamatan Pulau Sembilan," tutur Suwanti
Ketua DPRD Kotabaru berharap, mengingat pentingnya fasilitas tersebut, Ditjen perhubungan laut kementerian perhubungan RI dapat merealisasikan keinginan Pemkab Kotabaru serta masyarakat Kecamatan Pulau Sembilan.
Kepala Dinas Perhubungan Kotabaru Khairian Anshari menyampaikan, proses panjang sejak pengusulan sampai hari ini tinggal menyusun DED dan pembangunan fisik, kiranya dapat tetap dipertimbangkan sebagai prioritas untuk dapat dikerjakan oleh Kementerian Perhubungan di Tahun 2026.
"Terhadap pembangunan pelabuhan di Pulau Maradapan Kami menyadari efisiensi anggaran di Kementerian/Lembaga Negara akan berdampak tertundanya beberapa kegiatan pembangunan yang dibiayai pemerintah,"kata Khairian.
Baca juga: KSOP Banjarmasin luncurkan MCC awasi pelabuhan digital terpadu
Ia juga menambahkan, dengan adanya efisiensi namun tetap optimis terhadap program yang di nantikan masyarakat di pulau terluar Kotabaru Maradapan Pulau Sembilan.
