Banjarmasin (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan (DJPb Kalsel) mengatakan provinsi ini menjadi yang tercepat menyalurkan Dana Desa tahun anggaran 2025 berdasarkan data Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (OMSPAN).
“Provinsi Kalsel sudah menyalurkan Dana Desa 2025 sebesar Rp51,92 miliar kepada 116 desa,” kata Kepala Kanwil DJPb Kalsel Syafriadi di Banjarmasin, Selasa.
Baca juga: Realisasi belanja negara di Kalsel capai Rp37,23 triliun
Dia menyebutkan catatan tercepat se-nasional ini juga diikuti oleh Provinsi Jawa Timur, dua provinsi tercepat di antara provinsi lainnya.
“Penyaluran Dana Desa tercepat pada 2025 lebih baik dibanding tahun lalu. Tercepat 20 desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada 2024, kemudian tahun ini tercepat tersalurkan di 116 desa pada tiga kabupaten,” ujarnya.
Syafriadi mengatakan yang turut berkontribusi dalam menyalurkan Dana Desa di tiga kabupaten tersebut, yakni di Barito Kuala sebesar Rp3,36 miliar bagi tujuh desa (tercepat ketiga), di Kabupaten Banjar sebesar Rp11,42 miliar bagi 23 desa (tercepat kelima), dan di Hulu Sungai Utara sebesar Rp37,14 miliar bagi 86 desa (tercepat ketujuh).
Menurut dia, kunci keberhasilan penyaluran tercepat se-nasional dana desa itu berkat sinergi dan kolaborasi antar lembaga baik desa, kabupaten, provinsi, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai penyalur dana desa, dan pihak terkait.
Selain itu, tidak terlepas dari peran Kanwil DJPb Kalsel yang turut memberikan dukungan penuh dan komunikasi dalam penyaluran Dana Desa 2025.
Baca juga: DJPb: Realisasi penyaluran Dana Desa 2024 di Kalsel capai 98,88 persen
Syafriadi menekankan penggunaan Dana Desa 2025 berpedoman pada Permendes Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025.
Dalam pedoman itu, kata dia, ada beberapa hal yang diprioritaskan, yakni penanganan kemiskinan ekstrem khusus Bantuan Langsung Tunai (BLT) maksimal 15 persen dari Dana Desa, dan program penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim.
Kemudian, peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa termasuk stunting, ketahanan pangan, pengembangan potensi dan keunggulan desa, pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi desa digital, pembangunan berbasis padat karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal, dan sektor prioritas lainnya.
Syafriadi berharap dengan capaian tercepat tersalur Dana Desa ini, dapat mengakselerasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat perdesaan agar Dana Desa dapat segera dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.
“Semoga Dana Desa 2025 di Kalsel tersalurkan dengan baik dan tanpa hambatan, dan semoga tidak ada kasus penyalahgunaan yang dapat menghambat pembangunan desa,” ujar Syafriadi.
Baca juga: Kalsel integrasikan info keuangan pusat dan daerah lewat "GFS"
