Banjarmasin (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan (DJPb Kalsel) mengatakan bahwa provinsi ini menempati posisi pertama nasional dalam hal realisasi belanja negara dengan mencapai 95,11 persen dari pagu Rp39,15 triliun hingga pekan pertama Desember 2024.
Kepala Kanwil DJPb Kalsel Syafriadi di Banjarmasin, Minggu, mengatakan total realisasi belanja negara di Kalsel telah mencapai Rp37,23 triliun hingga 7 Desember 2024.
Baca juga: DJPb: Realisasi penyaluran Dana Desa 2024 di Kalsel capai 98,88 persen
“Realisasi belanja negara di Kalimantan Selatan didominasi oleh belanja pegawai dan dana bagi hasil (DBH),” ujar Syafriadi.
Bahkan pada periode beberapa pekan sebelumnya, kata dia, Provinsi Kalsel juga konsisten memimpin berada di peringkat teratas dalam hal realisasi belanja negara.
“Pada periode 29 November, Kalsel juga memimpin secara nasional dengan realisasi belanja negara di angka 93,82 persen, lalu periode 15 November juga berada di puncak dengan realisasi 85,33 persen dari total pagu anggaran,” ujarnya.
Syafriadi mengungkapkan bahwa angka ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dari minggu ke minggu. Meskipun Provinsi Kalsel sempat berada di posisi ketiga nasional pada periode 22 November, namun dapat bangkit kembali ke posisi pertama secara nasional hanya dalam waktu satu pekan.
Dia mengatakan tren positif ini membuktikan adanya koordinasi yang solid terkait pelaksanaan anggaran antara pemerintah daerah di Kalsel bersama dengan Kementerian Keuangan Kanwil Kalsel baik KPPN maupun satuan kerja di tiap kabupaten/kota.
Baca juga: Kalsel integrasikan info keuangan pusat dan daerah lewat "GFS"
Syafriadi menjelaskan motor utama keberhasilan realisasi anggaran ini tidak terlepas dari dominasi belanja pegawai yang disertai kontribusi signifikan dari dana bagi hasil yang mengalir ke daerah.
Ia berharap capaian yang sudah positif ini dapat terus dipertahankan hingga dapat terealisasi 100 persen tepat waktu pada periode Desember 2024, bahkan bila perlu melampaui target yang telah ditetapkan.
Dia juga mengingatkan satuan kerja di wilayahnya serta jajaran pemerintah daerah di Provinsi Kalsel agar tetap menjaga momentum dan catatan positif ini hingga akhir tahun.
“Saya meminta satuan kerja dan pemerintah daerah terus meningkatkan kinerja anggaran terutama soal penyelesaian administrasi menjelang akhir tahun. Perhatikan tanggal-tanggal penting khususnya batas waktu pengajuan SPM pada Desember ini, dan segera mulai menyiapkan pelaksanaan anggaran 2025, termasuk kontrak dini agar program dapat berjalan lebih cepat pada awal 2025,” ujar Syafriadi.
Baca juga: Pertumbuhan ekonomi Kalsel positif periode Agustus 2024
