Banjarbaru (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyebut Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang lulus akan menjadi bagian dari transformasi layanan pertanahan Kementerian ATR/BPN.
Nusron melalui keterangan tertulis dari Kanwil BPN Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Rabu, mengatakan ada dua transformasi yang dilakukan, yakni sistem dan sumber daya manusia (SDM).
Baca juga: Menteri Nusron sediakan 79.925 hektare tanah untuk 3 juta rumah pada 2025
Nusron menjelaskan sistem terdiri dari bisnis proses dan teknik Informatika yang terintegrasi ke Akta Jual Beli (AJB) dan akta yang disusun PPAT secara daring termonitor di Pusdatin sehingga akan diketahui datanya.
"Termasuk PPAT yang aktif, jumlah transaksi, biaya transaksi berapa akan kita monitor," kata Nusron.
PPAT juga terlibat pada transformasi SDM yang sedang dijalankan Kementerian ATR/BPN untuk meningkatkan kualitas PPAT melalui rotasi penempatan selayaknya aparatur sipil negara (ASN) di Kementerian ATR/BPN.
"KPK menemukan bahwa biaya dan pelayanan PPAT tidak seragam. Ada yang tinggi sekali, ada yang besar sekali. Karena tidak seragam, mungkin kita sudah mempertimbangkan mungkin tempatnya PPAT itu akan kita rolling terus supaya tidak terjadi confusion terus menerus," tutur Menteri ATR/Kepala BPN.
Adapun ujian PPAT pada 2024 di STPN Yogyakarta ini telah masuk ke gelombang kedua. Sebelumnya, ujian PPAT pertama berlangsung di PPSDM Kementerian ATR/BPN, Cikeas.
Baca juga: Menteri Nusron bahas percepatan penyusunan RDTR bersama Mendagri
Total pendaftar ujian PPAT tahun ini mencapai angka 6.000, yang mana 5.544 di antaranya dinyatakan lulus dan berhak mengikuti ujian.
Ujian PPAT dilaksanakan menggunakan metode Computer Based Test (CBT) yang hasilnya bisa dilihat secara real time di sekitar lokasi ujian.
Nantinya, peserta yang dinyatakan lulus ialah mereka yang bisa memenuhi passing grade dan pemeringkatan. Ujian berlangsung sangat transparan sehingga peserta bisa memantau setiap proses yang mereka lalui.
Mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN dalam kesempatan ini, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Asnaedi; Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Jonahar; Ketua STPN, Agustyarsyah; Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis.
Baca juga: Sinergi dan kolaborasi adalah kunci menjalankan reforma agraria
