Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara melaporkan realisasi anggaran pendidikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp504 triliun per 30 November 2024.
“Anggaran pendidikan adalah bagian dari investasi publik, mendukung daya saing,” kata Suahasil, dikutip di Jakarta, Minggu.
Berbagai macam program dilakukan melalui belanja pemerintah pusat (BPP) dengan realisasi sebesar Rp171,9 triliun, melalui transfer ke daerah (TKD) Rp317 triliun, dan melalui pembiayaan Rp18,1 triliun.
Dia merincikan, manfaat APBN untuk program pendidikan yang disalurkan melalui BPP diterima oleh masyarakat lewat Program Indonesia Pintar (PIP) bagi 21,1 juta siswa, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah untuk 1,1 juta mahasiswa, serta beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk 55.809 penerima.
Kemudian, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk 9,4 juta siswa dan 55.084 sekolah, Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) untuk 197 perguruan tinggi, serta tunjangan profesi guru non-pegawai negeri sipil (PNS) untuk 652,5 ribu guru dan tunjangan profesi dosen (TPD) untuk 79,7 ribu dosen.
Untuk manfaat melalui TKD, di antaranya BOS bagi 43,7 juta siswa dan 46,7 ribu satuan pendidikan sekolah; BOP PAUD untuk 6,2 juta peserta didik dan 3.611 satuan pendidikan PAUD; rehabilitasi sekolah untuk 5.404 ruang kelas; gaji, tunjangan, TPG, dan tamsil untuk 1,58 juta guru; serta untuk 109 museum.
Adapun yang melalui pembiayaan, antara lain untuk dana abadi pendidikan LPDP yang memberikan beasiswa bagi anak bangsa meneruskan pendidikan S2 dan S3 di dalam maupun di luar negeri.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa Pemerintah berkomitmen menjadikan sektor pendidikan dan kesehatan masih menjadi prioritas utama dalam alokasi anggaran tahun 2025. Kondisi ini berbeda dengan beberapa negara seperti Amerika Serikat dan India yang menjadikan sektor pertahanan memegang alokasi terbesar dalam APBN.
“Indonesia alokasi terbesar adalah pendidikan. Demikian kita menempatkan pendidikan sebagai prioritas dan kita yakin melalui pendidikan dan pelayanan kesehatan inilah jalan keluar sesungguhnya dari kemiskinan,” kata Presiden Prabowo Subianto dalam Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) secara digital serta peluncuran Katalog Elektronik versi 6.0, di Istana Negara, Jakarta pada Selasa (10/12).
Baca juga: Prabowo sebut alokasi APBN terbesar pada pendidikan bukan pertahanan
Baca juga: Hingga November 2024, belanja pemerintah pusat capai Rp2.098,6 triliun
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Budisantoso Budiman
