Banjarmasin (ANTARA) - Bank Kalsel menerbitkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sebagai bentuk komitmen mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang transparan, akuntabel, dan efisien.
Direktur Utama Bank Kalsel Fachrudin melalui keterangan tertulis di Banjarmasin, Selasa, mengatakan KKPD dirancang khusus untuk pemerintah daerah saat bertransaksi membeli barang serta jasa bagi operasional penunjang.
Baca juga: Bank Kalsel: Layanan berjalan normal pada 28-29 Desember 2024
Melalui KKPD, Fachrudin mengharapkan setiap pengeluaran bisa dilakukan dengan lebih mudah, cepat, dan terukur, serta mendukung upaya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah.
Fachrudin menjelaskan KKPD merupakan bagian dari komitmen Bank Kalsel untuk mendukung pemerintah daerah meningkatkan efisiensi keuangan dan mempermudah proses administrasi.
”Kartu kredit yang diterbitkan bank untuk digunakan pemerintah daerah bertransaksi atau membeli barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan operasional pemerintah daerah,” kata Fachrudin.
Baca juga: Bank Kalsel siapkan Rp8,96 triliun hadapi akhir tahun
Kartu tersebut, menurut Fachrudin, tidak hanya memberikan kemudahan saat transaksi, tetapi juga dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan publik dan mempercepat proses pengadaan barang dan jasa untuk memudahkan pelayanan publik.
Fachrudin menambahkan KKPD juga dapat meminimalisir praktik korupsi dan penyalahgunaan anggaran karena sistem pengelolaan yang lebih transparan dan akuntabel, sehingga setiap penggunaan anggaran dapat diawasi dengan lebih ketat.
Baca juga: Bank Kalsel salurkan modal kepada pedagang pentol di Balangan
