Barabai, Hulu Sungai Tengah (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Pemkab HST), Kalimantan Selatan (Kalsel) memiliki tim percepatan eliminasi Tuberkulosis (TBC) guna mencegah penyebaran penyakit menular yang paling mematikan itu.
“Kami membentuk tim ini sebagai langkah dini dalam mengeliminasi kasus TBC. Ini juga upaya mendeteksi dini kasus TBC,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) HST Desfi Delfiana di Barabai, Hulu Sungai Tengah, Selasa.
Selain itu, kata dia, menggandeng lembaga lain untuk bersinergi utamanya dalam hal membuat laporan harian dan mingguan terkait TBC. Dengan laporan rutin, ini meningkatkan upaya dini mengeliminasi kasus TBC.
“Namun tidak berhenti disitu saja, tenaga kesehatan kami melakukan cara-cara persuasif dan jemput bola untuk mencegah TBC,” ujarnya.
Desfi mengatakan salah satu cara persuasif itu dengan memanfaatkan program Puskesmas Keliling (Pusling) yang dilaksanakan oleh Puskesmas dan Posyandu lewat penjaringan anak sekolah dan tempat yang berpotensi terjadi penularan.
Menurut dia, langkah ini merupakan dapat meningkatkan deteksi dini kasus TBC, utamanya melakukan investigasi kontak bagi penderita TBC.
Desfi berharap lewat program Pusling, kasus TBC dapat teratasi dan dicegah di Kabupaten HST, sehingga masyarakat terhindar dari TBC yang merupakan penyakit menular paling mematikan di dunia.
Ia juga memastikan di Kabupaten HST hingga saat ini tidak terdapat kondisi luar biasa terkait kasus TBC sejak dan sebelum Badan Kesehatan Dunia (WHO) mengeluarkan data penderita TBC pada 2023 mencapai 8,2 juta kasus baru.
Dalam laporan terkini yang dimiliki WHO, penyakit TBC diperkirakan sudah menyerang 8,2 juta orang pada tahun 2023, jumlah kasus tersebut melonjak tinggi sejak 1995.
WHO melaporkan jumlah kasus baru tertinggi di wilayah Asia Tenggara (45 persen), wilayah Afrika (24 persen), dan Pasifik Barat (17 persen). Selain itu, sekitar 56 persen dari beban TBC global terkonsentrasi di wilayah tertentu, yang mana India memimpin dengan 26 persen, diikuti Indonesia sebanyak 10 persen, Tiongkok dan Filipina masing-masing 6,8 persen, dan Pakistan 6,7 persen.
