Banjarbaru (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan pengadaan lahan tanah harus mengutamakan keadilan, humanis, pendekatan yang tepat dan progresif bagi masyarakat.
Berdasarkan AHY menyampaikan hal itu saat membuka International Conference on Social Impact Assessment yang mengusung tema “Implementing Better Land Acquisition in Challenging Tenurial Settings: Balancing Acceleration, Certainty, and Fairness” di Jakarta, Selasa kemarin.
Baca juga: Warga eks Timor Timur terima sertipikat dari Menteri AHY
“Pada prosesnya, kita harus ingat bahwa pengadaan tanah tidak boleh menyakiti siapa pun," kata AHY melalui keterangan tertulis di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Rabu.
AHY menuturkan pemerintah harus peduli terhadap kelompok rentan pengadaan lahan tanah melalui pemberian ganti rugi yang adil secara nominal dan memastikan menjadi bagian dari pembangunan, sehingga tidak menjadi kelompok yang terpinggirkan akibat pengadaan lahan tanah.
AHY mengharapkan konferensi tersebut mampu menjadi ruang diskusi para ahli dan delegasi berbagai negara pada proses penyusunan serta penerbitan kebijakan mengenai pengadaan lahan tanah di Indonesia.
Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Carolyn Turk berkomitmen mendukung upaya berkelanjutan yang dilakukan Kementerian ATR/BPN untuk memperkuat proses penilaian dampak sosial, termasuk pengadaan lahan tanah.
Konferensi Internasional ini langsung diapresiasi delegasi yang hadir, salah satunya Deputy Head of Mission, Minister Counsellor and Head of Pol. Section, European Union Delegation to Indonesia and Brunei, Stéphane Mechati.
Ia melihat konferensi ini menjadi platform yang sangat penting untuk berbagi wawasan dan mengidentifikasi langkah dalam menangani masalah pembangunan.
Baca juga: Menteri AHY fokus kejar target PTSL untuk hadirkan kepastian hukum bagi masyarakat
“Pengalaman yang akan dibagikan oleh delegasi dari berbagai negara negara hari ini dapat menawarkan pelajaran berharga tentang bagaimana penilaian dampak sosial yang mendukung pembangunan dan kohesi sosial," ujar Stephane.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Dirjen PTPP) Embun Sari melaporkan Konferensi Internasional terselenggara berkat kerja sama Kementerian ATR/BPN dengan World Bank, KfW Development Bank, dan the European Union (EU).
Konferensi ini juga merupakan rangkaian dari kerja sama Kementerian ATR/BPN dengan World Bank memulai tahapan social impact assessment sejak 2022 lalu.
Adapun peserta yang hadir dalam konferensi, baik secara daring maupun luring, yakni perwakilan dari World Bank, Asian Development Bank, KfW Development Bank, the European Union (EU), kementerian/lembaga; akademisi dalam dan luar negeri, perwakilan pemerintah daerah dan swasta dari Australia, Kanada, Kenya, Thailand, Malaysia, Filipina, Vietnam, Nepal, Pakistan, Zambi, dan beberapa negara lainnya.
Menteri AHY juga didampingi sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, serta sejumlah Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi dan jajaran.
Baca juga: Pertahankan disertasi doktoral selama 3 jam, AHY lulus dengan nilai A sempurna
