DPR RI apresiasi capaian PTSL dan implementasi sertipikat elektronik

Komisi II DPR RI kunjungan kerja reses pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 di Kantor Pertanahan Kota Denpasar, beberapa waktu lalu. (ANTARA/HO-Kanwil BPN Kalsel)

Pertambahan pendaftaran tanah selama 5 tahun terakhir ini begitu luar biasa. Dari target 126 juta bidang tanah, per hari ini sudah 114 juta bidang yang sudah berhasil dikerjakan

Banjarbaru (ANTARA) - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengapresiasi akselerasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di bawah Kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melaksanakan percepatan pendaftaran tanah sistem lengkap (PSTL) dan implementasi sertipikat elektronik.

"Pertambahan pendaftaran tanah selama lima tahun terakhir begitu luar biasa. Dari target 126 juta bidang tanah, namun per hari ini sudah 114 juta bidang yang sudah berhasil dikerjakan oleh Kanwil dan Kantah Kementerian ATR/BPN di seluruh tanah air," ungkap Wakil Ketua Komisi II DPR RI Samsurizal melalui keterangan tertulis dari Kanwil BPN Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Minggu.

Baca juga: Wamen ATR: Kolaborasi pemerintah-pelaku usaha sawit tingkatkan kesejahteraan petani

Diketahui, Komisi II DPR RI melaksanakan kunjungan kerja reses pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 ke Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Denpasar, beberapa waktu lalu.

Saat ini terdapat 295 kantah yang sudah melaksanakan implementasi sertipikat tanah elektronik, serta Kantah Kota Denpasar merupakan kantah pertama di Indonesia yang menjadi pionir.

Terkait hal ini, anggota Komisi II DPR RI Bagus Adhi Mahendra selaku juga menyatakan apresiasi terhadap Kantah Kota Denpasar.

"Apresiasi dan selamat atas capaian yang diraih. Kita lihat ini Kantah Kota Denpasar kantornya bagus, pelayanan elektronik bagus, hasil layanan elektroniknya juga bagus. Tentunya ini tak lepas dari bimbingan dan arahan Pak Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali pula," ujar Adhi.

Baca juga: Presiden Jokowi diwakili Prabowo dan AHY luncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0

Pada kesempatan ini, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana juga menjelaskan mekanisme terkait layanan elektronik dan implementasi Sertipikat Tanah Elektronik.

"Meski masyarakat dapat melakukan alih media, masyarakat tetap memegang sertipikat yang bentuknya satu lembar itu, bukan lagi dalam bentuk buku. Masyarakat tetap memegang sertipikat fisik dengan kertas khusus berupa security paper" tutur Suyus.

Turut mendampingi dalam kegiatan ini, Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali Andry Novijandri; Kepala Kantah Kota Denpasar Y.C. Fajar Nugroho Adi, 13 anggota Komisi II DPR RI peserta reses, serta jajaran di Kantah Kota Denpasar.

Baca juga: BPN Papua Barat resmikan layanan sertipikat tanah elektronik