Banjarbaru (ANTARA) - Wakil Menteri Agraria Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) RI Raja Juli Antoni menyatakan kerja sama pemerintah dan pelaku usaha komoditi kelapa sawit dapat meningkatkan produktivitas maupun kesejahteraan masyarakat terutama petani.
Berdasarkan keterangan tertulis Kanwil BPN Provinsi Kalsel di Banjarbaru, Jumat, menyebutkan Raja Juli Antoni menyampaikan hal itu saat Sosialisasi dan Coaching Clinic Regulasi serta Pemenuhan HGU dan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat (FPKM) di Jakarta, Kamis.
Baca juga: Presiden Jokowi diwakili Prabowo dan AHY luncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0
“Dengan kerja sama yang baik, kita berharap ada kepastian hukum yang akan menjamin Bapak/Ibu sekalian meningkatkan produktivitas. Sementara bagi pemerintah juga memiliki pendapatan yang lebih banyak dengan tujuan untuk kesejahteraan kita,” ujar Raja Juli.
Raja Juli mengakui persoalan terkait dengan produktivitas kelapa sawit juga dihadapi berbagai sektor. Namun, ia optimis dengan komitmen bersama pemerintah dan pelaku usaha dapat mencari solusi bersama.
“Memang tidak mudah persoalannya. Dengan komitmen kita bersama, diharapkan bisa menguraikannya satu per satu. Saya mohon kita bisa berusaha menyelesaikannya dengan sebaik mungkin,” ujar Raja Juli.
Imbauan kerja sama ini, menurut Raja Juli, sejalan dengan komitmen Kementerian ATR/BPN melakukan pembenahan pada administrasi pertanahan dan tata ruang.
“Kami memiliki keinginan untuk memperbaiki diri, memperbaiki tata kelola pemerintah yang lebih baik, transparan, akuntabel, melayani. Kita sama-sama bekerja memberikan kepastian hukum, meningkatkan produktivitas, meningkatkan kesejahteraan bangsa,” ucap Raja Juli.
Baca juga: BPN Papua Barat resmikan layanan sertipikat tanah elektronik
Berdasarkan data Satgas Sawit pada 19 April 2024, terdapat 537 perusahaan perkebunan kelapa sawit belum memiliki Hak Guna Usaha (HGU).
“Dari 537 perusahaan perkebunan, 118 sedang dalam proses, tinggal 313 lagi yang belum memenuhi HGU. Kita coba selesaikan dengan pola yang lebih cepat menyelesaikan HGU reguler yang memakan banyak waktu, misalkan nanti proses pengukurannya akan lebih cepat,” tutur Raja Juli.
Diketahui, kegiatan ini diinisiasi Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.
Hadir mendampingi Wamen ATR/Waka BPN, yakni Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang Hasan Basri serta Direktur Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Herjon C.M. Panggabean.
Kemudian, perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Sekretariat Kabinet, serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Baca juga: Kementerian ATR/BPN terima penghargaan Top GPR Award 2024
