Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kalimantan Selatan akan membicarakan potensi panas bumi di provinsi tersebut dengan pihak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia di Jakarta.
Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) yang juga membidangi pertambangan dan energi, serta lingkungan hidup, H Bardiansyah mengemukakan hal itu di Banjarmasin, sebelum bertolak ke Kementerian ESDM di Jakarta, Kamis.
"Dalam kunjungan kerja (kunker) ke luar daerah kali ini, yang dijadwalkan pada 8 - 10 Desember 2016, kami kembali mendatangi Kementerian ESDM (Kemenesdm), namun secara khusus ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi," ujarnya.
Tujuannya bertemu dengan pihak Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, untuk membicarakan mengenai panas bumi yang juga terdapat di provinsi dengan luas sekitar 37.000 kilometer persegi, terdiri atas 13 kabupaten/kota ini.
"Kan di provinsi kita terdapat beberapa titik panas bumi, seperti di Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) dan Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS)," ujar politikus senior Partai Golkar itu.
Selain itu, di Pulau Laut Kotabaru - kabupaten paling timur Kalsel juga terdapat titik panas bumi, lanjut mantan Kepala Dinas Pendidikan tingkat provinsi yang bergelar doktor dan magister manajemen tersebut.
"Kita berharap Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi dapat melakukan penelitian sampai sejauhmana kandungan atau potensi panas bumi di `banua` (daerah) kita, seperti HST, HSS dan Kotabaru itu," katanya menjawab Antara Kalsel.
"Kemudian dari pada itu, kemungkinan untuk memanfaatkan sumber daya panas bumi tersebut sebagai energi alternatif kebutuhan pembangunan daerah dan masyarakat Kalsel," demikian Bardiansyah.
Selain minyak dan gas bumi, Kalsel juga memiliki kandungan sumber daya alam berupa energi yang cukup potensial, yaitu batu bara terdapat di hampir semua kabupaten, kecuali Kabupaten Hulu Sungai Utara, Barito Kuala, Kota Banjarmasin dan Banjarbaru.
Namun dari sembilan kabupaten yang memiliki kekayaan tambang "emas hitam" alias batu bara, hanya HST yang bertekad tidak akan melakukan penambangan guna menjag kelestarian ekosistem (lingkungan hidup).
