Banjarmasin (ANTARA) - Komisi I Bidang Pemerintahan, Hukum dan Hak Asasi Manusia DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) mengharapkan agar pembinaan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa di provinsinya lebih meningkat lagi
"Dalam upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa tersebut, kami melakukan studi komparasi ke Provinsi Jawa Barat (Jabar)," ujar Sekretaris Komisi I H Suripno Sumas menjawab Antara Kalsel belum bertolak ke Bandung, Senin.
Suripno yang terpilih kembali untuk ketiga kali menjadi anggota DPRD Kalsel itu mengatakan, dalam studi komparasi ke "Bumi Siliwangi" Jabar itu,. anggota Komisi I akan mendalami pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) provinsi tersebut.
"Oleh karenanya dalam studi komparasi ke Bumi Siliwangi Jabar tersebut, kami menyertakan Dinas PMD Kalsel," ujar wakil rakyat dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Menurut alumnus Universitas Lambung Mangkurat (ULM d/h Unlam) Banjarmasin bergelar sarjana dan magister hukum itu, di "Bumi Perjuangan Pahlawan Nasional Pangeran Antasari" atau "Bumi Lambung Mangkurat" Kalsel banyak potensi untuk pemberdayaan masyarakat.
Begitu pula untuk pemberdayaan pemerintahan desa, namun semua itu belum tergali serta termanfaatkan secara maksimal, lanjut wakil rakyat asal daerah pemilihan (dapil) Kalsel I/Kota Banjarmasin tersebut.
"Bila semua potensi yang cukup potensial itu tergali dan termanfast secara maksimal, desa-desa di Kalsel kemungkinan bisa memiliki Pendapat Asli Desa (PADes)," demikian Suripno Sumas.
Studi komparasi Komisi I DPRD Kalsel ke Dinas PMD Jabar dengan menyertakan mitra kerja saat kunjungan kerja ke luar daerah, 10 - 12 Juni 2024.
